Pangkalpinang - “Speed Up, biar cepat tuntaskan Revaluasi Aset 2018,” ujar Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Thaufik, saat kegiatan Monitoring dan Pembinaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, Selasa (20/2).  Kegiatan yang dilaksanakan di Aula KPKNL Pangkalpinang tersebut dihadiri Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kepala Bidang Piutang Negara dan seluruh pegawai KPKNL Pangkalpinang.

Sebelumnya, Thaufik menyampaikan ucapan terima kasih atas pelaksanaan Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 yang telah menyelesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Tahun 2018, Thaufik kembali berharap Tim Pelaksana dapat menyelesaikan lebih cepat, sehingga dapat membantu KPKNL lain di lingkungan Kanwil SJB. Hal ini diungkapkan Thaufik, mengingat Kanwil SJB merupakan Kanwil yang menempati Peringkat Kedua kategori jumlah NUP sehingga membutuhkan ekstra perjuangan namun tetap kerja cerdas dan kerja ikhlas.

Thaufik juga menyampaikan pelaksanaan penilaian ini dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan Nilai Wajarnya. Apalagi di lingkungan Kanwil SJB terdapat kenaikan Nilai Wajar BMN sebelumnya hanya sebesar Rp. 64 Trilyun melonjak menjadi Rp.248 Trilyun.

Kepala Bidang KIHI, Muhammad Syukur mengingatkan kembali tentang akselerasi pelaporan pada Kanwil, karena walaupun datanya sudah optimal namun jika masih terdapat keterlambatan penyampaian laporan tentunya akan menghambat peringkat kepatuhan laporan di tingkat wilayah. Syukur juga mengapresiasi KPKNL Pangkalpinang yang masuk dalam peringkat 10 (sepuluh) besar kepatuhan pelaporan di lingkungan DJKN, semoga Tahun 2018 bisa dipertahankan dan lebih baik lagi. Apalagi mengingat kesibukan Tahun 2018 jangan sampai menghambat proses laporan-laporan yang sudah rutin dilaksanakan. Pada bagian akhir, Syukur juga berharap kiranya layanan informasi publik dan penanganan perkara di KPKNL Pangkalpinang walaupun jumlahnya tidak banyak, hendaknya tetap dilakukan dengan mempertimbangkan mitigasi resiko sehingga tidak muncul sengketa atau gugatan di kemudian hari.

Kepala Bidang Piutang Negara, Andi Soegiri yang menyampaikan hot issue kapita selekta perkembangan pengurusan piutang negara termasuk laporan rutin pengurusan piutang negara. Andi mengharapkan kiranya sebelum meng-upload laporan hendaknya dilakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi data sehingga tidak ada lagi perbedaan data. Selain itu, jika ada koreksi dalam penyampaian laporan, KPKNL Pangkalpinang dapat segera menyampaikan kepada Bidang Piutang Negara untuk segera dilakukan koreksi seperlunya. Selanjutnya, Andi berharap kiranya pengurusan piutang negara KPKNL Pangkalpinang Tahun 2018 dapat mencapai target seperti Tahun 2017 sebanyak 113 % dari target yang telah ditetapkan, baik PNDS maupun biad PPN. (Humas KPKNL Pangkalpinang)