Pangkalan Bun – Jumat, 5 Juli 2019, KPKNL Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Triwulan II tahun 2019 yang bertempat di aula KPKNL Pangkalan Bun. Kegiatan DKO tersebut diikuti oleh seluruh pejabat dan perwakilan pegawai dari masing-masing seksi dengan tema, “Pencapaian Nilai Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Nilai Kekayaan Negara yang Diutilisasi”.

DKO Triwulan II tahun 2019 dibuka oleh Mujianto selaku kepala Seksi Kepatuhan Internal sebagai Mitra Manajer Kinerja Organisasi dengan menyampaikan reviu kinerja secara keseluruhan. Untuk rencana aksi yang telah ditetapkan di DKO Triwulan I 2019 telah dipenuhi target dan status penyelesaiannya.

Kepala KPKNL Pangkalan Bun, Navis Zikra selaku pimpinan rapat membahas isu strategis yang dibahas adalah evaluasi kinerja pengelolaan kekayaan negara dan progres nilai kekayaan negara yang diutilisasi. Navis Zikra menyatakan bahwa DKO kali ini hanya menitikberatkan pada beberapa sektor yang capaiannya dirasa belum terlalu baik, khususnya pada pengelolaan kekayaan negara dan perolehan PNBP. Masing-masing kepala seksi memberikan pernyataan atas capaian kinerjanya.

Kepala Seksi PKN melaporkan bahwa belum tercapainya target bidang tanah yang disertifikasi dan terdapat dua bidang tanah yang masuk ke wilayah kawasan hutan, solusinya dengan melakukan koordinasi aktif dengan Kantor Pertanahan dan satuan kerja yang menjadi target di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur baik melalui pesan elektronik maupun kunjungan langsung. Belum tercapainya target utilisasi karena keterbatasan kewenangan KPKNL dalam PSP BMN, belum adanya satker Dekon/TP yang mengajukan PSP, dan tidak adanya realisasi dari hibah. Kemudian, untuk penggalian potensi utilisasi yang telah dilaksanakan adalah pemetaan dari SIMAN sudah dibuatkan list untuk melakukan koordinasi.

Selain pengelolaan kekayaan negara, terdapat sektor lagi yang dibahas dalam DKO untuk meningkatkan capaiannya terutama untuk perolehan PNBP yaitu, piutang negara dan lelang. Kepala Seksi Piutang Negara memaparkan terkait rendahnya tingkat penyerahan BKPN dan telah dilakukan upaya peningkatan penagihan ke debitur, pendekatan dan penggalian potensi ke RSUD, revisi anggaran untuk pengurusan piutang, peningkatan pengurusan yang selama ini sudah dalam tahap pemeriksaan. Sedangkan, permasalahan di lelang adalah penurunan nilai pada barang tidak bergerak dan lelang BMD, kejaksaan lebih memilih lelang konvensional daripada lelang e-auction sehingga menyebabkan target e-auction tidak dapat terpenuhi. Untuk potensi lelang masih ada potensi di BSM Sampit.

Dalam DKO kali ini dibahas juga isu-isu diluar tema tersebut seperti peningkatan softskill pegawai, dll. Beberapa peserta memberikan gagasan atau ide nya untuk menindak lanjuti permasalahan yang terjadi, kemudian disusun sebagai rencana aksi.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja dibutuhkan koordinasi dari seluruh pihak yang berkepentingan.

 (Tim seksi HI KPKNL Pangkalan Bun)