Pangkalan
Bun – Jumat, 5 Juli
2019, KPKNL Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)
Triwulan II tahun 2019 yang bertempat di aula KPKNL Pangkalan Bun. Kegiatan DKO
tersebut diikuti oleh seluruh pejabat dan perwakilan pegawai dari masing-masing
seksi dengan tema, “Pencapaian
Nilai Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Nilai Kekayaan Negara
yang Diutilisasi”.
DKO Triwulan II tahun 2019 dibuka
oleh Mujianto selaku kepala Seksi Kepatuhan Internal sebagai Mitra Manajer
Kinerja Organisasi dengan menyampaikan reviu kinerja secara keseluruhan. Untuk rencana aksi yang telah ditetapkan di DKO
Triwulan I 2019 telah dipenuhi target dan status penyelesaiannya.
Kepala KPKNL Pangkalan Bun, Navis
Zikra selaku pimpinan rapat membahas isu
strategis yang dibahas adalah evaluasi kinerja pengelolaan kekayaan negara dan
progres nilai kekayaan negara yang diutilisasi. Navis Zikra menyatakan bahwa DKO kali ini hanya menitikberatkan
pada beberapa sektor yang capaiannya dirasa belum terlalu baik, khususnya pada
pengelolaan kekayaan negara dan perolehan PNBP. Masing-masing kepala seksi
memberikan pernyataan atas capaian kinerjanya.
Kepala Seksi PKN melaporkan bahwa belum tercapainya target bidang tanah
yang disertifikasi dan terdapat dua bidang tanah yang masuk ke wilayah kawasan
hutan, solusinya dengan melakukan koordinasi
aktif dengan Kantor Pertanahan dan satuan kerja yang menjadi target di
Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur baik melalui pesan elektronik
maupun kunjungan langsung. Belum tercapainya target utilisasi karena keterbatasan kewenangan KPKNL dalam PSP BMN, belum
adanya satker Dekon/TP yang mengajukan PSP, dan tidak adanya realisasi dari
hibah. Kemudian, untuk penggalian potensi utilisasi yang telah dilaksanakan
adalah pemetaan dari SIMAN sudah dibuatkan list untuk melakukan koordinasi.
Selain pengelolaan kekayaan negara, terdapat
sektor lagi yang dibahas dalam DKO untuk meningkatkan capaiannya terutama untuk
perolehan PNBP yaitu, piutang negara dan lelang. Kepala Seksi Piutang Negara memaparkan terkait rendahnya tingkat
penyerahan BKPN dan telah dilakukan upaya peningkatan penagihan ke debitur,
pendekatan dan penggalian potensi ke RSUD, revisi anggaran untuk pengurusan
piutang, peningkatan pengurusan yang selama ini sudah dalam tahap pemeriksaan.
Sedangkan, permasalahan di lelang adalah penurunan nilai pada barang tidak
bergerak dan lelang BMD, kejaksaan lebih memilih lelang konvensional daripada
lelang e-auction sehingga menyebabkan
target e-auction tidak dapat
terpenuhi. Untuk potensi lelang masih ada potensi di BSM Sampit.
Dalam DKO kali ini dibahas juga
isu-isu diluar tema tersebut seperti peningkatan softskill pegawai, dll. Beberapa peserta memberikan gagasan atau
ide nya untuk menindak lanjuti permasalahan yang terjadi, kemudian disusun
sebagai rencana aksi.
Untuk meningkatkan kualitas kinerja
dibutuhkan koordinasi dari seluruh pihak yang berkepentingan.
(Tim seksi HI KPKNL Pangkalan Bun)