Pangkalan Bun – Selasa, 2 Maret 2019, KPKNL Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Triwulan I tahun 2019 yang bertempat di aula KPKNL Pangkalan Bun. Kegiatan DKO tersebut diikuti oleh seluruh pejabat dan person in charge (PIC) penyedia data dari masing-masing seksi di KPKNL Pangkalan Bun.

DKO Triwulan I tahun 2019 dibuka oleh Mujianto selaku kepala Seksi Kepatuhan Internal sebagai Mitra Manajer Kinerja Organisasi dengan menyampaikan reviu kinerja secara keseluruhan. Mujianto menunjukkan bahwa hasil kinerja KPKNL Pangkalan Bun pada triwulan I ini cukup bagus.

Kepala KPKNL Pangkalan Bun, Fendy Purwanto selaku pimpinan rapat membahas fokus tema pada DKO kali ini yaitu, pencapaian nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara dan sertipikasi bidang tanah BMN. Isu strategis yang dibahas adalah evaluasi kinerja pengelolaan kekayaan negara dan progres sertipikasi bidang tanah BMN. Dalam kesempatan kali ini, Fendy Purwanto memberikan kesempatan kepada seluruh peserta rapat untuk menyampaikan gagasan atau ide nya untuk memecahkan masalah yang terjadi selama triwulan I.

Salah satu masalah yang terjadi yaitu, tingkat kepatuhan satker yang masih rendah mengenai Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN, karena belum adanya peraturan yang mengatur kewajiban dan sanksi bagi satker, serta pemanfaatan BMN di lingkungan satker tidak diatur secara jelas. Pemanfaatan sewa di lingkungan satker belum diatur secara jelas antara satker dengan penyewa yang mana penyewa menganggap satker yang meminta penyewa untuk menempatkan sarana, misalnya mesin ATM. Oleh karena itu, seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) diharapkan untuk terus melakukan penggalian potensi dan koordinasi dengan satker terkait pemanfaatan tersebut. Seluruh pegawai KPKNL Pangkalan Bun juga akan dihimbau untuk menginformasikan kepada seksi PKN apabila melihat atau mengetahui potensi pemanfaatan BMN di satker.    

Dalam DKO kali ini beberapa peserta memberikan gagasan atau ide nya untuk menindak lanjuti permasalahan yang terjadi, kemudian disusun sebagai rencana aksi. Fendy Purwanto berpesan bahwa rencana aksi yang disusun ini harus diperjelas, sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaannya.  

 (Tim seksi HI KPKNL Pangkalan Bun)