Pamekasan – Kamis (03/12), melalui zoom meeting diadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Triwulan IV 2020 Pejabat Administrator. Hal ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan FGD di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Mengangkat tema “Program PEN dan APBN 2021 untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”,  kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan, Harmaji, yang sekaligus bertindak sebagai narasumber. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Pamekasan sebagai peserta FGD.

Diawali dengan menyampaikan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto tentang pentingnya membangun fondasi yang tangguh untuk Indonesia Maju 2045. Tonggak APBN 2021 untuk melakukan beberapa reformasi antara lain, kesehatan, program perlindungan sosial, ekonomi, pendidikan, perpajakan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan penganggaran.

Dengan New Ways of Working diharapkan dapat mendorong perubahan budaya pegawai agar lebih memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam peningkatan produktivitas dan pencapaian target organisasi.

Materi FGD pada Triwulan IV Tahun 2020 mengambil materi yang disampaikan oleh Bhimantara Widyajala, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan tema “Pinjaman PEN Daerah” dan materi dari Ubaidi Shoceh Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan tema “Kebijakan Strategis APBN 2021”.

“Bentuk nyata Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah melalui program Pinjaman PEN Daerah” ucap Harmaji memberi penjelasan lebih jauh. Melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Pemerintah Pusat telah menyalurkan pinjaman ke Pemerintah Daerah (Pemda) bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021. Dari total nilai usulan tahun anggaran 2020 dan 2021 sebesar 54,97 triliun, telah ada sebanyak 14 provinsi, 41 kabupaten, dan 10 kota yang telah menyampaikan usulan pinjaman.

“Jika beberapa tahun ke belakang tantangan perekonomian dunia berasal dari isu ekonomi dan politik, maka saat ini pandemi Covid-19 menjadi krisis yang belum pernah terjadi, yang memberikan efek domino ke berbagai aspek” ujar Harmaji saat membawakan materi tentang Kebijakan Strategis APBN 2021. Masih menurut beliau, bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak secara kesehatan, namun juga memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Di bidang sosial, langkah pemerintah untuk “flattening the curve” memiliki konsekuensi berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor. Dalam aspek ekonomi, pandemi Covid-19 mengakibatkan konsumsi terganggu, investasi terhambat, dan ekspor-impor terkontraksi, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat/menurun. Dampak pada sektor ekonomi berefek pada sektor keuangan, yakni terjadinya volatilitas sektor keuangan yang muncul seiring turunnya kepercayaan investor. Sektor keuangan juga terdampak karena penurunan kinerja sektor riil, NPL, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.

Langkah responsif pemerintah dalam menangani peristiwa extra ordinary dengan mengeluarkan beberapa ketentuan berupa PERPPU 1/2020 yang kemudian dikuatkan dengan UU 2/2020, Perpres 54/2020, hingga kemudian Perpres 72/2020 untuk merespon kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 serta menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, termasuk menjalankan program PEN.

Kebijakan strategis APBN 2021 untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju dengan mengalokasikan anggaran untuk beberapa sektor prioritas, antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, insfrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Lebih jauh membahas tentang program PEN, dalam kesempatan FGD kali ini, Harmaji juga sempat memberitahukan kepada peserta FGD tentang peran serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) khususnya KPKNL Pamekasan dalam program PEN. “Melalui acara lelang produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang merupakan bagian dari rangkaian acara Virtual Ekspo Lelang Jatim 2020, KPKNL Pamekasan telah bekerja sama dengan salah satu UMKM Batik khas Pamekasan untuk membantu memasarkan produknya lewat lelang” ujar beliau. Selain itu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, khususnya dalam hal sewa, diharapkan DJKN juga dapat membantu membangkitkan perekonomian masyarakat di saat pandemi seperti sekarang ini.

Sebelum mengakhiri acara, Harmaji selaku pemimpin FGD sekaligus narasumber membuka kesempatan untuk diskusi bersama. Ada hal menarik yang disampaikan oleh salah satu peserta FGD. “Kalau bisa untuk saat ini jangan terlalu mengandalkan vaksin untuk membantu pemulihan ekonomi” ujar salah satu peserta diskusi. Menanggapi hal tersebut, Harmaji mengaku sepakat dengan pernyataan tersebut. Beliau menambahkan bahwa di satu sisi ekonomi harus tetap bergerak, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan.

Sebagai penutup kegiatan FGD kali ini, Harmaji menyampaikan harapannya agar seluruh pegawai semakin paham langkah-langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Lebih jauh, beliau juga memberi pesan kepada para peserta FGD, “Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah dengan bersikap abai terhadap penerapan protokol kesehatan”.

(Seksi HI KPKNL Pamekasan)