Pamekasan – Jumat (7/8) Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan mengadakan kegiatan
Focus Group Discussion (FGD) Triwulan III Tahun 2020 secara daring
menggunakan aplikasi zoom meeting. Kegiatan FGD ini merupakan
pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3/MK/2020 mengenai
Pelaksanaan FGD di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Nota Dinas Central
Transformation Office (CTO) Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Pusat Nomor ND-5/KET-TRBTKP/2020 tanggal 29 Mei 2020 hal Mekanisme
FGD Pejabat Administrator Kementerian Keuangan, serta Nota Dinas Sekretaris
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-1708/KN.1/2020 tanggal 04 Juni
2020 hal Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator Kementerian Keuangan.
Dengan mengangkat tema/fokus “Kebijakan Defisit Anggaran Guna Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” Kepala KPKNL Pamekasan, Harmaji memimpin jalanan FGD ini tepat mulai pukul 09.00 WIB dengan diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Pamekasan. Adapun tujuan diadakan FGD adalah untuk mendapatkan pemahaman yang sama terhadap berbagai kebijakan yang disampaikan Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan sesuai dengan tanggung jawab dan tusi masing-masing, dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait kebijakan Pemerintah sesuai kompetensi masing-masing, dan determinasi Kementerian Keuangan sebagai added value dengan knowlwdge sharing.
Dalam pembukaannya,
Harmaji menyampaikan terlebih dahulu pesan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam suratnya tanggal 6 Agustus 2020,
antara lain yaitu segenap jajaran Kementerian Keuangan
diminta untuk sigap, dalam cara kerja baru yang lebih cepat, mudah, dan
berinisiatif menjemput bola - mengajak mitra K/L agar secara kolaboratif dapat
mendorong penyerapan Belanja Negara yang lebih cepat dan akuntabel, untuk
memastikan semua program berjalan efektif dan tepat waktu dan tepat kualitas.
Semua jajaran diminta untuk memangkas birokrasi yang tidak efisien yang
menyulitkan dan memperlambat kinerja penyerapan anggaran, termasuk menghambat
diterimanya manfaat fasilitas PEN oleh masyarakat dan dunia usaha. Terus memantau
dan antisipasi agar semua halangan dan kesulitan pelaksanaan program Pemulihan
Ekonomi dapat segera diatasi. Berani mengambil risiko dan terobosan untuk
kepentingan rakyat, yaitu dengan membedah kembali kebijakan dan aturan yang
membelenggu upaya percepatan tersebut dan segera mengusulkan perubahannya,
termasuk jika diperlukan payung hukum yang lebih tinggi dalam pelaksanaan tugas
masing-masing. “Tuhan tidak akan menguji Hamba-Nya di luar batas
kemampuannya. Tetaplah tangguh dan waspada agar terus sehat jiwa raga. Tetaplah
fokus, bertahan dan merawat harapan, meski beban kerja yang seakan
melebihi kemampuan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, melindungi, dan
memudahkan langkah kita semua dalam upaya menyelamatkan ekonomi Indonesia”
pesan Sri Mulyani di penutup suratnya.
Tak lupa Harmaji juga
berpesan kepada seluruh pegawai KPKNL Pamekasan agar senantiasa menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian
Keuangan di manapun berada.
Selanjutnya, dalam
pemaparannya Harmaji menerangkan 3 (tiga) sub tema dalam kebijakan defisit
untuk mendukung program PEN, yaitu perkembangan pelaksanaan program PEN, dampak Covid-19 dan respon serta arah kebijakan fiskal 2020-2021,
dan Surat Utang Negara sebagai instrumen pembiayaan defisit anggaran. Terkait Kebijakan
Pelebaran Defisit 2021, Harmaji menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil dengan
dilatarbelakangi oleh ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang masih
sangat tinggi, kasus Covid-19 masih meningkat sehingga dapat memberikan hambatan
pada pemulihan ekonomi, serta langkah-langkah penanganan Covid-19 harus
tetap dilakukan. Adapun kebijakan yang diambil antara lain dalam catatan
kesimpulan DPR mengindikasikan defisit 2021 dapat diperlebar menjadi 4,7% untuk
pemulihan ekonomi dari rancangan awal sebesar 3,21% - 4,17% terhadap PDB, dalam
Sidang Kabinet 29 Juli 2020 Presiden memutuskan untuk memperlebar defisit 2021
menjadi defisit 5,2%, dengan defisit 5,2% maka terdapat cadangan belanja sebesar
Rp179 T yang akan diprioritaskan untuk mendukung PEN 2021 yang berupa ketahanan
pangan, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ICT,
bidang pendidikan, bidang kesehatan khususnya untuk penanganan Covid-19
dan penyediaan vaksin, serta Pemerintah akan memfokuskan APBN 2021 untuk
pemulihan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan
secara lebih cepat.
Harmaji juga menyampaikan
bahwa “Sebagai pegawai Kementerian Keuangan kita harus ikut berperan dalam
mendukung pembiayaan dengan mengoptimalkan penggunaan APBN, menjadi
Agent of Communication, dan menumbuhkan budaya berinvestasi untuk
mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan”.
Menanggapi apa yang
dipaparkan dan dijelaskan Harmaji, beberapa peserta menyoroti poin-poin penting
yang selanjutnya dibahas bersama, sehingga jalannya FGD menjadi seru dan
hangat.
Di
penggujung acara, Harmaji memberikan semangat
kepada seluruh pegawai untuk tetap dapat menjalankan tugas dengan baik dan selalu menerapkan protokol kesehatan di masa Adaptasi
Kebiasaan Baru di tengah pandemi Covid-19.
“Siap ALAKOH”, tutup
Harmaji.
(HI KPKNL Pamekasan)