Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
“Kebijakan Defisit untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” FGD Triwulan III Tahun 2020
Dian Novianto Prihantono
Jum'at, 07 Agustus 2020   |   246 kali

Pamekasan – Jumat (7/8) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Triwulan III Tahun 2020 secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting. Kegiatan FGD ini merupakan pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3/MK/2020 mengenai Pelaksanaan FGD di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Nota Dinas Central Transformation Office (CTO) Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat Nomor ND-5/KET-TRBTKP/2020 tanggal 29 Mei 2020 hal Mekanisme FGD Pejabat Administrator Kementerian Keuangan, serta Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-1708/KN.1/2020 tanggal 04 Juni 2020 hal Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator Kementerian Keuangan.

Dengan mengangkat tema/fokus “Kebijakan Defisit Anggaran Guna Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” Kepala KPKNL Pamekasan, Harmaji memimpin jalanan FGD ini tepat mulai pukul 09.00 WIB dengan diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Pamekasan. Adapun tujuan diadakan FGD adalah untuk mendapatkan pemahaman yang sama terhadap berbagai kebijakan yang disampaikan Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan sesuai dengan tanggung jawab dan tusi masing-masing, dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait kebijakan Pemerintah sesuai kompetensi masing-masing, dan determinasi Kementerian Keuangan sebagai added value dengan knowlwdge sharing.

Dalam pembukaannya, Harmaji menyampaikan terlebih dahulu pesan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam suratnya tanggal 6 Agustus 2020, antara lain yaitu segenap jajaran Kementerian Keuangan diminta untuk sigap, dalam cara kerja baru yang lebih cepat, mudah, dan berinisiatif menjemput bola - mengajak mitra K/L agar secara kolaboratif dapat mendorong penyerapan Belanja Negara yang lebih cepat dan akuntabel, untuk memastikan semua program berjalan efektif dan tepat waktu dan tepat kualitas. Semua jajaran diminta untuk memangkas birokrasi yang tidak efisien yang menyulitkan dan memperlambat kinerja penyerapan anggaran, termasuk menghambat diterimanya manfaat fasilitas PEN oleh masyarakat dan dunia usaha. Terus memantau dan antisipasi agar semua halangan dan kesulitan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi dapat segera diatasi. Berani mengambil risiko dan terobosan untuk kepentingan rakyat, yaitu dengan membedah kembali kebijakan dan aturan yang membelenggu upaya percepatan tersebut dan segera mengusulkan perubahannya, termasuk jika diperlukan payung hukum yang lebih tinggi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. “Tuhan tidak akan menguji Hamba-Nya di luar batas kemampuannya. Tetaplah tangguh dan waspada agar terus sehat jiwa raga. Tetaplah fokus, bertahan dan merawat harapan, meski  beban kerja yang seakan melebihi kemampuan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, melindungi, dan memudahkan langkah kita semua dalam upaya menyelamatkan ekonomi Indonesia” pesan Sri Mulyani di penutup suratnya.

Tak lupa Harmaji juga berpesan kepada seluruh pegawai KPKNL Pamekasan agar senantiasa menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan di manapun berada.

Selanjutnya, dalam pemaparannya Harmaji menerangkan 3 (tiga) sub tema dalam kebijakan defisit untuk mendukung program PEN, yaitu perkembangan pelaksanaan program PEN, dampak Covid-19 dan respon serta arah kebijakan fiskal 2020-2021, dan Surat Utang Negara sebagai instrumen pembiayaan defisit anggaran. Terkait Kebijakan Pelebaran Defisit 2021, Harmaji menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil dengan dilatarbelakangi oleh ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang masih sangat tinggi, kasus Covid-19 masih meningkat sehingga dapat memberikan hambatan pada  pemulihan ekonomi, serta langkah-langkah penanganan Covid-19 harus tetap dilakukan. Adapun kebijakan yang diambil antara lain dalam catatan kesimpulan DPR mengindikasikan defisit 2021 dapat diperlebar menjadi 4,7% untuk pemulihan ekonomi dari rancangan awal sebesar 3,21% - 4,17% terhadap PDB, dalam Sidang Kabinet 29 Juli 2020 Presiden memutuskan untuk memperlebar defisit 2021 menjadi defisit 5,2%, dengan defisit 5,2% maka terdapat cadangan belanja sebesar Rp179 T yang akan diprioritaskan untuk mendukung PEN 2021 yang berupa ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ICT, bidang  pendidikan, bidang kesehatan khususnya untuk penanganan Covid-19 dan penyediaan vaksin, serta Pemerintah akan memfokuskan APBN 2021 untuk pemulihan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan secara lebih cepat.

Harmaji juga menyampaikan bahwa “Sebagai pegawai Kementerian Keuangan kita harus ikut berperan dalam mendukung pembiayaan dengan mengoptimalkan penggunaan APBN, menjadi  Agent of Communication, dan menumbuhkan budaya berinvestasi untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan”.

Menanggapi apa yang dipaparkan dan dijelaskan Harmaji, beberapa peserta menyoroti poin-poin penting yang selanjutnya dibahas bersama, sehingga jalannya FGD menjadi seru dan hangat.

Di penggujung acara, Harmaji memberikan semangat kepada seluruh pegawai untuk tetap dapat menjalankan tugas dengan baik dan selalu menerapkan protokol kesehatan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru di tengah pandemi Covid-19.

“Siap ALAKOH”, tutup Harmaji.

 

(HI KPKNL Pamekasan) 

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini