Palu – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Maret 2022
masih terus dikejar dengan capaian sebesar Rp453,76 Miliar atau 43,13 persen
dari target. Sumber penerimaan tertinggi PNBP terbesar berasal dari satker
pengelola pendidikan seperti Universitas Tadulako, Bandara Mutiara Palu,
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dan Politeknik Kesehatan
(Poltekkes) Palu, disusul penerimaan dari satker lingkup Kepolisian Republik
Indonesia (Polri) dan satker Perhubungan. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Palu Krisdianto menyatakan optimalisasi pemanfaatan
akan dikejar dengan melakukan penggalian potensi terhadap Barang Milik Negara
(BMN) yang ada pada seluruh satuan kerja di Sulawesi Tengah. Hal ini diungkapkannya
saat Press Conference Kinerja APBN Bulan Maret 2022 Provinsi Sulawesi
Tengah pada (26/4) di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
Sulawesi Tengah.
“KPKNL Palu sendiri mencatatkan bahwa PNBP murni yang
diterima melalui pelayanan KPKNL yaitu Bea Pengurusan Piutang, Bea Lelang, dan
Pengurusan Aset hingga Maret 2022 sejumlah Rp3,4 miliar,” ungkapnya.
Tantangan pengelolaan fiskal di masa pandemi sangat
dipengaruhi efektivitas penanganan covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN), keberhasilan reformasi serta kemampuan meredam uncertainty.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(Kanwil DJPb) Sulawesi Tengah, Irfa Ampri yang juga selaku Kepala Perwakilan
Kemenkeu Provinsi Sulteng menyampaikan pada Triwulan I 2022 ini, inflasi
gabungan di Sulteng menunjukan pergerakan yang fluktuatif. Sempat terjadi
deflasi di bulan Februari kemudian naik lagi di bulan Maret 2022 menjadi 1,08
persen month to month (m-to-m). Jika dibandingkan dengan bulan Maret Tahun 2021
year on year (yoy), inflasi gabungan di
Sulteng pada Maret 2022 tercatat cukup tinggi yakni sebesar 3,33 persen.
"Program PEN terus dilanjutkan di tahun 2022 yang
diarahkan untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat dan mengakselerasi
pemulihan ekonomi." tambah Irfa. Menurutnya, tiga tujuan penting yang
terus diseimbangkan kedepannya adalah menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat,
menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi, serta mengembalikan kesehatan APBN.
Di tempat yang sama, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Palu Bangun Nur Cahya Kurniawan menambahkan sampai dengan akhir Maret
penerimaan pajak tumbuh 63,34 persen (yoy) atau 32,73 persen dari target APBN 2022. Pertumbuhan ini
masih didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas khususnya pajak atas penghasilan
(PPh 21 dan PPh Final) serta penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Untuk
penerimaan PPN, kontribusi terbesar berasal dari Penerimaan pajak dalam negeri
yang meningkat seiring dengan meningkatnya nilai komoditas barang tambang. “KPP
Pratama Palu juga masih menggaungkan PPS (Program Pengungkapan Sukarela-red)
untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak.
Dari segi penerimaan Bea dan Cukai, Plt. Kantor Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan, Wasis
Pramono menerangkan secara nominal penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp497
miliar, atau 104,31 persen dari target tahun 2022. Wasis juga menambahkan
Penerimaan tersebut didorong tren perbaikan kinerja impor regional, yang pada
Maret 2022 mengalami kenaikan akibat adanya peningkatan volume impor terhadap
kebutuhan dari bangunan prefabrikasi yang ada di Morowali serta untuk kebutuhan
pembangunan pabrik baru di Kabupaten Morowali. Penerimaan Cukai juga tumbuh
positif khususnya di bulan Maret 2022 dengan capaian sebesar Rp578 juta yang
diperoleh dari Cukai HT (Hasil Tembakau ) dan MMEA (Minuman Mengandung Etil
Alkohol).
Penulis
: Tim Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palu