Palu – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Maret 2022 masih terus dikejar dengan capaian sebesar Rp453,76 Miliar atau 43,13 persen dari target. Sumber penerimaan tertinggi PNBP terbesar berasal dari satker pengelola pendidikan seperti Universitas Tadulako, Bandara Mutiara Palu, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Palu, disusul penerimaan dari satker lingkup Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan satker Perhubungan. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu Krisdianto menyatakan optimalisasi pemanfaatan akan dikejar dengan melakukan penggalian potensi terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang ada pada seluruh satuan kerja di Sulawesi Tengah. Hal ini diungkapkannya saat Press Conference Kinerja APBN Bulan Maret 2022 Provinsi Sulawesi Tengah pada (26/4) di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tengah.

“KPKNL Palu sendiri mencatatkan bahwa PNBP murni yang diterima melalui pelayanan KPKNL yaitu Bea Pengurusan Piutang, Bea Lelang, dan Pengurusan Aset hingga Maret 2022 sejumlah Rp3,4 miliar,” ungkapnya.

Tantangan pengelolaan fiskal di masa pandemi sangat dipengaruhi efektivitas penanganan covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), keberhasilan reformasi serta kemampuan meredam uncertainty.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Tengah, Irfa Ampri yang juga selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulteng menyampaikan pada Triwulan I 2022 ini, inflasi gabungan di Sulteng menunjukan pergerakan yang fluktuatif. Sempat terjadi deflasi di bulan Februari kemudian naik lagi di bulan Maret 2022 menjadi 1,08 persen month to month (m-to-m). Jika dibandingkan dengan bulan Maret Tahun 2021 year on year  (yoy), inflasi gabungan di Sulteng pada Maret 2022 tercatat cukup tinggi yakni sebesar 3,33 persen.

"Program PEN terus dilanjutkan di tahun 2022 yang diarahkan untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat dan mengakselerasi pemulihan ekonomi." tambah Irfa. Menurutnya, tiga tujuan penting yang terus diseimbangkan kedepannya adalah menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat, menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi, serta mengembalikan kesehatan APBN.

Di tempat yang sama, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu Bangun Nur Cahya Kurniawan menambahkan sampai dengan akhir Maret penerimaan pajak tumbuh 63,34 persen (yoy) atau 32,73  persen dari target APBN 2022. Pertumbuhan ini masih didominasi oleh penerimaan PPh Non Migas khususnya pajak atas penghasilan (PPh 21 dan PPh Final) serta penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Untuk penerimaan PPN, kontribusi terbesar berasal dari Penerimaan pajak dalam negeri yang meningkat seiring dengan meningkatnya nilai komoditas barang tambang. “KPP Pratama Palu juga masih menggaungkan PPS (Program Pengungkapan Sukarela-red) untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak.

Dari segi penerimaan Bea dan Cukai, Plt. Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan, Wasis Pramono menerangkan secara nominal penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp497 miliar, atau 104,31 persen dari target tahun 2022. Wasis juga menambahkan Penerimaan tersebut didorong tren perbaikan kinerja impor regional, yang pada Maret 2022 mengalami kenaikan akibat adanya peningkatan volume impor terhadap kebutuhan dari bangunan prefabrikasi yang ada di Morowali serta untuk kebutuhan pembangunan pabrik baru di Kabupaten Morowali. Penerimaan Cukai juga tumbuh positif khususnya di bulan Maret 2022 dengan capaian sebesar Rp578 juta yang diperoleh dari Cukai HT (Hasil Tembakau ) dan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol).

Penulis : Tim Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palu