Palu (13/09) - Sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang kena cukai yang telah menjadi BMN. Barang kena cukai tersebut merupakan hasil penindakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Luwuk.

Persetujuan pemusnahan terhadap barang kena cukai yang telah menjadi BMN tercantum dalam S-71/MK.6/WKN.16/KNL.03/2021 hal Persetujuan Pemusnahan Barang Kena Cukai Yang Telah Menjadi Barang Milik Negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Luwuk. Pada surat persetujuan tersebut tercatat bahwa terdapat 15.200 item yang terdiri dari 151.162 batang barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) dan 38 botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Total nilai keseluruhan barang tersebut mencapai Rp93.788.000,00.

Samudra, Pelaksana seksi pengelolaan kekayaan negara (PKN) KPKNL Palu mengutarakan bahwa persetujuan pemusnahan sebelumnya juga dimohonkan oleh satuan kerja KPPBC TMP C Pantoloan.

"Ini adalah ke-4 kalinya KPKNL Palu sebagai pengelola BMN mengeluarkan persetujuan pemusnahan barang kena cukai yang telah menjadi BMN, hingga saat ini jika ditotal nilainya mencapai sekitar 400juta rupiah lebih." katanya. 

Persetujuan pemusnahan barang kena cukai yang telah menjadi BMN ini dikeluarkan oleh KPKNL Palu berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. 

"Proses bisnis ini merupakan bentuk penertiban dalam pengelolaan kekayaan negara, tertib dalam administrasi namun juga tertib dalam penindakan terhadap barang ilegal yang beredar." tambah Samudra.

KPKNL Palu juga menekankan dalam surat persetujuan pemusnahan tersebut kepada KPPBC TMP C Luwuk untuk melakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, setelah melakukan pemusnahan terhadap barang-barang tersebut, KPPBC TMP C juga Luwuk wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan dengan dilampiri berita acara pemusnahan dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) bulan setelah barang tersebut kepada KPKNL Palu sebagai pengelola BMN.

Penulis : Tim Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palu