Palu (24/7) KPKNL Palu sebagai Panitia Urusan Piutang Cabang (PUPNC) Sulawesi Tengah mengadakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah anggota PUPNC dari unsur Kejaksaan Nur Asiah, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menggantikan anggota PUPNC sebelumnya R. Esfarin Yuri Haryono, S.H. yang diberhentikan karena dimutasi. Acara Pelantikan dilaksanakan di ruang rapat KPKNL Palu yang dipimpin oleh Ketua PUPN Cabang Sulteng “Qory” Rachmat Kurniawan.

Acara Pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 683/KM.6/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Sulawesi Tengah dari unsur Kejaksaan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh calon anggota PUPN didampingi rohaniwan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam arahannya, Kepala PUPN Cabang Sulteng menyampaikan bahwa PUPN merupakan Panitia interdepartemental yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan   sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN. Tugas PUPN saat ini adalah melakukan pengurusan piutang negara secara optimal yang penyerahan piutang macet tersebut berasal dari Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah dengan pola Risk Sharing/Channeling.

Setelah pelantikan, acara kemudian dilanjutkan dengan rapat Kerja PUPN Cabang Sulteng. Dalam rapat  tersebut Ketua PUPN memaparkan jumlah BKPN yang diselesaikan dan PNDS yang tercapai sampai bulan Juni 2018, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengurusan piutang negara serta rencana kerja kedepan dalam upaya mencapai target PNDS dan Outstanding BKPN yang harus diselesaikan tahun 2018. Walaupun pengurusan piutang negara dari bank BUMN sudah bukan merupakan wewenang PUPN, namun potensi penggalian piutang dari instansi pemerintah dan BUMN non Bank masih cukup besar. Selain itu kesadaran dan pengetahuan instansi masih minim terkait pengurusan Piutang Negara. Oleh karena itu sebagai rencana kedepannya, PUPN akan menjadwalkan sosialisasi dan penggalian potensi pengurusan piutang negara ke beberapa instansi yang diperkirakan potensial memiliki piutang macet seperti BPJS dan Kementerian Kominfo. Rencana kegiatan tersebut diharapkan dapat menghimpun BKPN baru yang selanjutnya dapat dilakukan pengurusan dan penagihan piutang negara secara efektif sehingga terhindar dari potensi kerugian negara..

Acara diakhiri dengan ramah tamah sekaligus silaturahim bagi Qory selaku Ketua PUPN Cabang Sulawesi Tengah yang baru dilantik pada awal tahun 2018. Qory berharap kerjasama dan bantuan dari seluruh anggota PUPN Cabang Sulteng dalam menghadapi tantangan pengurusan piutang negara yang semakin berat.