Selasa (30/11) KPKNL Palopo melaksanakan Rapat dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Adminisrator Triwulan IV. Dalam kegiatan FGD kali ini membahas dua tema, yang pertama yaitu membahas mengenai terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 dan yang kedua membahas mengenai sinergi Kemenkeu dalam membangun Negeri. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat KPKNL Palopo dan dihadiri oleh jajaran pejabat dan pegawai yang sedang melaksanakan Work From Office (WFO). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala KPKNL Palopo, Ya’kub.

Forum G20 merupakan forum multilateral dalam meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan keuangan terhadap agenda global strategis seperti penguatan ketahanan ekonomi, pemulihan ekonomi, industry revolution 4.0, transformasi digital, perpajakan internasional, pembangunan berkelanjutan, penguatan sistem kesehatan, dan lainnya. Dalam arahannya, Ya’kub menjelaskan pentingnya posisi Indonesia sebagai Presidensi forum G20 dalam mendorong roda perekonomian Indonesia. Selain itu, disampaikan juga bahwa Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum meningkatkan kerja sama internasional penanganan pandemi, serta percepatan pemulihan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan.

Tema berikutnya yaitu membahas sinergi Kementerian Keuangan dalam membangun negeri. Tujuan dari sinergi tersebut tidak lain adalah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur 2045. Oleh karena itu, Pemerintah pada tahun 2019, telah menyusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar utama yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

Pembahasan FGD berlanjut pada tugas dan fungsi serta SDM yang dimiliki Kementerian Keuangan, serta tantangan apa saja yang akan dihadapi. Salah satu tantangan yang strategis adalah berupa sinergi antar unit eselon satu. Kemudian dibahas juga mengenai upaya-upaya dalam rangka meningkatkan sinergi Kementerian Keuangan yaitu diantaranya melalui Joint Program Kemenkeu Satu berbasis Kewilayahan. Dalam joint program tersebut, dilakukan kegiatan kolaborasi antar instansi vertikal di Kementerian Keuangan, untuk mendorong optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).