Palopo – Kepala
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo Bula membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema
“Mewujudkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Efektif dan Berkontribusi bagi
Perekonomian Nasional” pada Senin, (14/5) di ruang rapat KPKNL Palopo. Kegiatan
ini dihadiri oleh seluruh lembaga perbankan/non perbankan sewilayah kerja KPKNL
Palopo.
Dalam
sambutannya, Bula menyampaikan sesuai data realisasi lelang eksekusi hak
tanggungan di KPKNL Palopo tahun 2017 dari 263 permohonan lelang yang laku
hanya 22 (8,37%). Artinya 241 (91,63%) tidak ada penawaran atau batal.
Sedangkan untuk tahun 2018 sampai dengan April 2018 dari 47 permohonan lelang
yang laku hanya dua (4,26%). Artinya 45 (95,74%) tidak ada penawaran atau
batal. Dari data tersebut, dari sisi kinerja KPKNL terkait tingkat laku lelang
masih bisa dikatakan belum efektif.
“Untuk
itu, dengan adanya forum ini ke depan kita bisa sama-sama mewujudkan lelang
yang efektif dan berkontribusi bagi perekonomian nasional,” ujar Bula.
Kepala
Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Palopo Asim menekankan pada syarat umum dan syarat
khusus untuk pengajuan lelang eksekusi hak tanggungan, tata cara pelaksanaan
lelang dengan e-auction, jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) dan
Pajak terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta mekanisme
pembayaran bea permohonan lelang.
Selain
itu, dalam forum ini Asim juga menyampaikan bahwa di Tahun 2018, seluruh
pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan akan dilakukan dengan
menggunakan e-auction dan berharap tingkat efektifitas lelang
lebih dari 30%.
Pada
sesi tanya jawab, hampir seluruh perwakilan dari peserta menyampaikan
pertanyaan, namun ada salah satu peserta dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dan Barat menanyakan dari sisi peserta lelang yang ingin mengikuti
lelang dengan menggunakan e-auction. Hal ini sangat menarik, karena
tidak semua peserta FGD pun bisa mengetahui tata cara menjadi peserta
lelang e-auction. Atas pertanyaan tersebut, Asim menjelaskan dengan
secara perlahan dan rinci terkait hal dimaksud sampai peserta FGD mengerti
dengan jelas.
Dalam
sesi tersebut Kepala Seksi Hukum dan Informasi Toni Agus Wijaya menyampaikan
adanya gugatan yang terjadi saat ini terkait masalah yang ada di pemohon
lelang, antara lain surat peringatan/surat permberitahuan lelang kepada debitur.
”Untuk itu, kami berharap atas asli dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
pihak debitur tersebut terfile dengan baik demi terwujudnya lelang yang handal,
aman dan terpercaya bagi masyarakat,” ujar Toni.
Forum
ini terasa begitu penting sekali bagi pihak stakeholders, hal
ini terlihat sangat antusiasnya para peserta dalam memanfaatkan forum tanya
jawab dan tetap semangat mengikuti acara sampai akhir. (teks dan foto: Toni
Wijaya dan Okbri)