Palangka
Raya – Selasa (2/4), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Palangka Raya mengadakan Rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Triwulan I Tahun
2019 bertempat di Ruang Rapat Lantai II KPKNL Palangka Raya. DKO dimulai pada
pukul 09.00 WIB diikuti oleh Kepala Subbagian Umum dan Seluruh Kepala Seksi
KPKNL Palangka Raya.
Pada
awal rapat DKO, Agus Sugiarto selaku Kepala KPKNL Palangka Raya memberikan
ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh seksi yang telah
berjuang bersama mewujudkan hasil yang terbaik untuk pencapaian di awal tahun
2019. Indikator Kerja Utama (IKU) yang ditentukan untuk Triwulan I tahun 2019
sejumlah 8 (delapan) IKU telah tercapai dan mendapat nilai 116,6% untuk Nilai
Kerja Organisasi (NKO). “Meskipun untuk semua IKU dan Sasaran Strategis sudah
tercapai, tetapi diharapkan seksi-seksi tidak terlena dan selalu aware karena selisih target IKU Triwulan
I dan Triwulan II relatif tinggi." kata Agus. Selain itu, nilai-nilai dan
budaya kerja Kementerian Keuangan juga senantiasa diimplementasikan dan semakin
dikuatkan. “Mari kita bangun sinergi dan semangat kita bersama sehingga kita
dapat mencapai target di tahun 2019 yang sangat menantang ini.” himbau Agus.
DKO
Triwulan I tahun 2019 membahas fokus tema yaitu evaluasi capaian kinerja
triwulan I 2019 sebagai langkah awal persiapan pencapaian sasaran strategis dan
IKU serta penyelesaian inisiatif strategis pada tahun 2019. Kepala Seksi
Kepatuhan Internal, Andjoenie, memaparkan pencapaian IKU masing-masing seksi.
Beberapa rencana aksi yang menjadi bahasan pokok diantaranya seksi Pengelolaan
Kekayaan Negara melakukan koordinasi dengan satuan kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional (PJN) sehingga dapat mempercepat proses sertifikasi Barang Milik
Negara (BMN), melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja yang telah memiliki
kewenangan sendiri untuk mengajukan permohonan utilisasi, dan membuat surat
himbauan untuk melaksanakan serah terima hibah yang telah ditetapkan pada satuan
kerja.
Sementara,itu,
seksi Penilaian, agar melaksanakan validasi dan penilaian pada objek revaluasi
temuan BPK dan satuan kerja yang formulir pendataan sudah diterima sehingga
dapat mempercepat pelaksanaan revaluasi kembali. Kemudian, seksi Piutang Negara,
agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh
data perusahaan yang menjadi debitur. Serta, seksi Lelang, agar melakukan
penggalian potensi lelang pada satuan kerja pada bidang jasa keuangan.
Agus
Sugiarto berpesan bahwa rencana aksi yang telah dibahas dan disetujui dalam
rapat agar dilaksanakan dan dievaluasi pada triwulan berikutnya. (Teks/Foto HI Pky)