Padang (25/10/2022) KPKNL Padang menyelenggarakan Sosialisasi PMK 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN secara daring via aplikasi Zoom meeting pada Selasa (25/10). Pada acara sosialisasi tersebut, Edy Suyanto Kepala KPKNL Padang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pengelolaan piutang daerah secara tertib dan akuntabel, Edy Suyanto menyampaikan bahwa PMK No.137/PMK/2022 ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Pemerintah Daerah selama ini dalam melaksanakan penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan kepada KPKNL Padang. Serta perlu dilakukan sinergi dalam pengurusan Piutang Daerah antara Pemerintah Daerah dengan KPKNL Padang.

Berkesempatan hadir pada Acara tersebut Kakanwil DJKN RSK Bpk. Sudarsono menyampaikan bahwa kunci keberhasilan dalam pengurusan piutang daerah dimulai dari komitmen para pimpinan satuan kerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan piutang daerah menjadi lebih baik dan menampilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan akuntabel. Selain itu dalam upaya penyelesaian piutang daerah hendaknya mengedepankan kepentingan Negara namun dilakukan dengan cara-cara pendekatan personal dan humanisme. Dengan diterbitkannya PMK No. 137/PMK.06/2022 maka dapat memberikan kepastian hukum dalam upaya Pemerintah Daerah menyelesaikan piutangnya secara mandiri sesuai dengan amanat dalam pasal 3 A PP No. 35 Tahun 2017Dengan sosialisasi PMK 137/PMK.06/2022 diharapkan dapat memberikan petunjuk dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Kegiatan ini diisi oleh Seksi Piutang Negara KPKNL Padang, diantaranya Bpk Ahmad Elazar (Kasi PN KPKNL Padang) dan Anna Prima Syaiful sebagai pemateri. Ahmad Elazar menjelaskan secara mendetail terkait perincian piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya ke PUPN, tatacara penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) oleh instansi pengelola Piutang Daerah, serta tata cara penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Sosialisasi ini dihadiri oleh stakeholder Piutang Negara Pemerintah Daearah dalam wilayah kerja KPKNL KPKNL Padang, Acara kemudian berlanjut ke Sesi tanya Jawab.  Beberapa catatan atas materi yang disampaikan sebagaimana diatur dalam PMK 137/PMK.06/2022 yaitu, Piutang Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Piutang Daerah pada Pemerintah Daerah, bendahara umum daerah, badan layanan umum daerah; dan  piutang retribusi daerah, dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN

(Teks/Foto Guziarie Zul SH,/Darmansyah)