Sumatera Barat – Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Teluk Bayur, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang mengadakan Konferensi Pers Capaian Kinerja APBN dan AlCo Regional Sumatera Barat Periode Januari 2022 dengan Tagline "Pertahankan Sentimen Positif, Percepat Belanja, Perkuat Stimulus Fiskal" pada Jumat, (25/2) di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

Konferensi Pers ini di pimpin oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho. Ia  menyampaikan perihal pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021 dan keyakinannya akan pemulihan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2022.

Heru menyampaikan bahwa optimistis kinerja APBN 2022 akan memulihkan ekonomi Provinsi Sumatera Barat  yang sejak dua tahun terakhir terdampak pandemi COVID-19.  "Pertumbuhan ekonomi yang kuat di 2021 memberikan sinyal positif prospek ekonomi di 2022 dan meningkatkan keyakinan terhadap pemulihan ekonomi Sumbar, Kendati pada Awal 2022 diwarnai dengan gelombang baru kasus COVID-19 akibat penyebaran dari Varian Omicron namun ini merupakan tantangan baru dalam proses pemulihan ekonomi nasional maupun regional," jelas Heru.

Kondisi pandemi, lanjutnya, tidak lagi menghalangi aktivitas masyarakat. Hal ini seiring dengan penurunan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang sangat signifikan dan aktivitas vaksinasi yang sangat gencar dilakukan di Triwulan IV 2021. “Berbagai indikasi positif memberikan optimisme bagi pelaku ekonomi dan berdampak baik bagi kinerja APBN di awal 2022. Kinerja positif APBN diharapkan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya," lanjutnya.

Sampai akhir Januari 2022, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp571,10 miliar atau 9,30 persen target APBN. Pendapatan negara tersebut tumbuh 49,71 persen dan membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan perpajakan Rp534,69 miliar dan PNBP sebesar Rp36,41 miliar.

Di sisi lain, realisasi belanja negara di Sumatera Barat sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp1,97 triliun atau 6,59 persen dari pagu. Belanja Negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Untuk Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp297,22 miliar atau 2,88 persen dari pagu. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp218,89 miliar atau 4,71 persen dari pagu, Belanja Barang sebesar Rp33,39 miliar atau 0,91 persen dan Belanja Modal sebesar Rp44,94 miliar atau 2,25 persen dari pagu. Sementara itu, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp1,67 triliun atau 8,55 persen target APBN 2022. Realisasi TKDD tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp15,53 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,65 triliun, dan Dana Desa Rp2,51 miliar.

Selain itu, Kegiatan Crash Program yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021, yang berakhir Desember 2021 direncanakan akan dihidupkan kembali di tahun 2022 sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid 19 dan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Belanja Negara diupayakan untuk terus berakselerasi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, Kerja keras APBN dapat terus dilanjutkan agar berperan secara optimal, sehingga arah kebijakan ekonomi dapat tercapai. Optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2022 tetap terjaga, didukung kinerja APBN di awal tahun yang cukup baik. (Teks/Foto : Guziarie Zul, S.H)