Padang - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang melaksanakan penandatanganan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) untuk aset KPKNL yang dinilai ulang dalam Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) 2017, Kamis (7/9). Penilaian ulang terhadap aset-aset KPKNL Padang yang terdiri dari tiga bidang tanah dan empat bangunan ini diharapkan menjadi pionir bagi satuan-satuan kerja di lingkungan KPKNL Padang.

“Kami ingin menunjukkan semangat revaluasi BMN tahun 2017 kepada seluruh satuan kerja di lingkungan KPKNL Padang, dengan menuntaskan di awal waktu penilaian ulang BMN terhadap aset-aset kami, koreksi nilai pada SIMAK BMN, serta sinkronisasi pada aplikasi SIMAN,” kata Kepala KPKNL Padang Ali Mahmud selaku Koordinator UAKPB KPKNL Padang.

Penilaian ulang yang dilakukan terbukti menunjukkan perubahan sangat signifikan pada aset tanah KPKNL Padang. Tiga tanah yang semula bernilai total Rp 658 juta, kini melesat hingga Rp 5,5 Milyar.

“Lonjakan nilai yang fantastis ini, hampir sepuluh kali lipat dari nilai sebelumnya, memberikan gambaran bahwa kegiatan Revaluasi BMN sangat berpengaruh pada nilai total kekayaan Republik Indonesia,” ujar Ali Mahmud.

Kepala Seksi Penilaian Arie Susanto yang juga Koordinator Revaluasi BMN Tahun 2017 untuk KPKNL Padang menyatakan bahwa penandatanganan LHIP perdana ini membawa optimisme bahwa target revaluasi di wilayah kerja KPKNL Padang dapat tercapai seratus persen.

“Alhamdulillah, dari 16.177 NUP yang ditargetkan, hari ini telah berkurang tujuh. Hanya tersisa 16.170 NUP lagi,” seloroh Arie Susanto. “Tim KPKNL Padang akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyukseskan Revaluasi BMN Tahun 2017. Pelaksanaan penilaian ulang pada satuan kerja KPKNL Padang ini menandakan kick-off atau langkah awal dimulainya Revaluasi BMN di wilayah kerja KPKNL Padang.”

Revaluasi atau Penilaian Ulang BMN tahun 2017 akan dilakukan pada BMN berupa tanah, bangunan, dan jalan, irigasi, serta bangunan air. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh nilai aset tetap yang terkini. Ke depannya, nilai ini akan dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). (Teks: Nurul Fadjrina/Foto: Tim KPKNL Padang)