Mataram – Perwakilan Kementerian Keuangan
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan Press Release
Kinerja APBN Triwulan I Tahun 2021 pada Rabu, (14/4) di Aula Tambora Kanwil
DJPb Nusa Tenggara Barat.
Konferensi pers yang bertujuan untuk menginformasikan
kepada masyarakat terkait pengelolaan APBN di Provinsi NTB ini dihadiri oleh
berbagai awak media massa di sekitar Lombok dan diisi oleh empat narasumber
antara lain, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa
Tenggara Barat, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara Barat, Kepala Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram, dan Kepala Sub Bagian
Umum Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Mataram.
Kepala KPKNL Mataram, Hendra Zulkarnain berkesempatan untuk
memperkenalkan Crash Program Keringanan Utang yang merupakan program DJKN. “Progrma
ini bertujuan untuk memberikan keringanan utang dalam bentuk pengurangan jumlah
utang dan/atau moratorium tindakan hukum pengurusan piutang negara,” ujarnya.
Selain Crash Program Keringanan Utang, Hendra juga
menjelaskan tentang Kedai Lelang UMKM yang merupakan program terbaru DJKN
sebagai wujud dukungan pada pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sebelumnya, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan,
Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP NTB, Chandra Budi menyampaikan paparan
terkait realisasi pendapatan perpajakan pada Triwulan I Tahun 2021 diikuti oleh
Arya Abdillah, Kepala Sub Bagian Umum KPPBC TMP C Mataram yang memaparkan
realisasi penerimaan bea dan cukai pada KPPBC TMP C Mataram selama Triwulan I
Tahun 2021.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTB yang
juga merupakan Kepala Kanwil DJPb Nusa Tenggara Barat, Sudarmanto menyampaikan
Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga, Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana
Desa, dan Realisasi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sampai
dengan Triwulan I Tahun 2021. Kegiatan tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab
antara rekan-rekan media massa dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi
Nusa Tenggara Barat. (Tim Humas KPKNL Mataram)