Lombok Barat  - Bertempat di Malimbu Room Hotel Aruna, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (8/8) diadakan Rapat Koordinasi dan Monev Penanganan Piutang antara Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Banuspa dan Kanwil DJKN Bali dan Nusra. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra, Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Bali Nusra, Para Kepala KPKNL di wilayah Bali dan Nusra beserta staf yang menangani Piutang Negara, Asisten Deputi Wilayah Bidang Wasrik Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, dan para Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam sambutannya saat membuka acara tersebut, Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra, Ngakan Putu Tagel, mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan dan tindak lanjut pengurusan Piutang Negara yang telah diserahkan kepada DJKN / PUPN.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Piutang Negara, Asisten Deputi Wilayah bidang Wasrik Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, I Made Agustana, memberikan menjelaskan singkat profil BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Bali dan Nusra dan Program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Bali Nusra, Priyo Wibowo, memaparkan hasil pengurusan Piutang Negara yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan. Selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) penyerahan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diterima di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 619 BKPN dengan nilai sebesar 28,7 Milyar rupiah. Dari penyerahan tersebut, telah selesai pengurusannya sebanyak 324 BKPN dengan nilai sebesar 12,57 Milyar rupiah. Hasil cukup menggembirakan diraih oleh KPKNL Mataram yaitu persentase penyelesaian pengurusan PN yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 72% atau yang tertinggi untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Khusus untuk tahun 2019 (s.d. 31 Juli 2019) hasil pengurusan Piutang Negara dari BPJS Ketenagakerjaan mencapai 1,2 Milyar Rupiah atau menyumbang 37% dari total target Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) pada Kanwil DJKN Bali Nusra.

Dalam kesempatan tersebut, Priyo juga menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh pegawai KPKNL selama pelaksanaan pengurusan Piutang Negara, antara lain : Perusahaan yang sudah tidak aktif dan penanggung jawabnya tidak dapat ditemui, komplain debitur terkait jumlah piutang, pergantian manajer perusahaan, serta keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh DJKN/KPKNL.

Acara Rakor dan Monev Penanganan Piutang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Salah satu perwakilan dari BPJS Cabang NTB, Sdr Angga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik dengan KPKNL Mataram dan Bima. Komunikasi yang efektif dan data yang valid menjadi kunci sukses sehingga proses pengurusan piutang negara di wilayah NTB dapat diselesaikan dengan optimal.

Diakhir acara, Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra kembali menekankan perlunya dilakukan rekonsiliasi data secara periodik. Walaupun pengurusan Piutang Negara menjadi wewenang DJKN/KPKNL, Ngakan Putu Tagel juga tetap mengharapkan peran dari BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu penagihan, sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal.

Acara ditutup dengan penyerahan Pengurusan Piutang Negara secara simbolis dari BPJS Ketenagakerjaan kepada DJKN/KPKNL di wilayah NTB dan NTT dan foto bersama. (foto/teks : Zul/Tham)