Mamuju – Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). Selain diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan Unit Kerja Kementerian Keuangan yang berwilayah kerja di Provinsi Sulawesi Barat, rapat yang dihelat pada Senin (29/8) di Hotel Maleo Mamuju itu juga dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan yang juga merupakan wujud sinergi Kemenkeu Satu itu dimulai dengan laporan dari Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat, M. Syaibani, selaku penyelenggara, yang sekaligus merupakan Kepala Perwakilan Kemenkeu di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam laporannya Syaibani menyampaikan tujuan dihelatnya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan sinergi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat sehingga kualitas pengelolaan APBN/D dapat ditingkatkan.

Selanjutnya acara dibuka oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik. Dalam pembukaannya Akmal Malik meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membangun sinergi dengan Kementerian Keuangan yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Akmal Malik juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengutamakan akuntabilitas, memastikan tidak terjadi kebocoran, dan tepat sasaran dalam pengelolaan APBD. Akmal juga menyoroti pentingnya revolusi mental, dengan membangun identitas dan kebanggaan sebagai orang Sulawesi Barat. Setelah membuka Rakorda, Pj. Gubernur Sulbar menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dengan kinerja terbaik pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa.

Rakorda dilanjutkan dengan Pemaparan dari perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Dalam paparannya perwakilan dari DJPK menyampaikan bahwa Produk Domestik Bruto Nasional tumbuh melampaui ekspektasi pasar. Selain itu, menurutnya konsumsi masyarakat juga meningkat pesat di bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, dan secara spasial pertumbuhan positif terjadi di seluruh Provinsi tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Barat.

Setelah itu Rakorda dilanjukan dengan pemaparan oleh M. Syaibani, Kepala Kanwil DJPb Sulbar. Dalam paparannya M. Syaibani menyampaikan mengenai kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. M. Syaibani juga menyoroti adanya potensi pemanfaatan BMD yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang belum digali.

Dalam kesempatan berikutnya Kepala KPKNL Mamuju, Helvita Dorojatun, menyampaikan bahwa selama ini telah terjalin sinergi yang erat antara KPKNL dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Sinergi itu dilakukan dalam pengelolaan BMD, yang meliputi pelaksanaan penilaian dan lelang atas BMD. Helvita juga menekankan pentingnya tertib administrasi dalam pengajuan permohonan penilaian dan lelang tersebut. Selain itu, Kepala Kantor yang dikenal tegas tersebut menyampaikan dukungan KPKNL Mamuju pada sektor usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) di Provinsi Sulawesi Barat. (IKS dan DH/KPKNL Mamuju)