Mamuju – Unit vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan Polda Sulawesi Barat Tahun 2022 yang dilaksanakan secara luring pada tanggal 30 – 31 Mei 2022 di Aula Marannu Polda Sulawesi Barat. Kegiatan yang dibuka oleh Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran bidang keuangan di lingkungan Polda Sulbar guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kegiatan rapat yang dihadiri oleh para pengelola anggaran dan BMN di lingkungan Polda Sulawesi Barat tersebut menghadirkan empat narasumber Kementerian Keuangan, yaitu dari KPKNL Mamuju yang menyampaikan tentang evaluasi pengelolaan BMN di lingkungan Polda Sulawesi Barat, dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat yang menyampaikan tentang tata cara revisi anggaran K/L, dari KPPN Mamuju yang menyampaikan tentang Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA), dan dari KPP Pratama Mamuju yang menyampaikan tentang tata cara perhitungan PPN dan PPh pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Kapolda Sulawesi Barat dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan harapannya agar kinerja anggaran di lingkungan Polda Sulawesi Barat dapat lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut dapat diukur antara lain dengan berkurangnya frekuensi pengajuan revisi anggaran, yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang disusun oleh Polda Sulawesi Barat pada tahun sebelumnya telah dilakukan dengan teliti dan terukur. Kapolda juga meminta dukungan kepada KPKNL Mamuju untuk membantu pengelolaan BMN di lingkungan Polda Sulawesi Barat, khususnya terkait penghapusan BMN agar berjalan dengan lebih baik.

Kepala Seksi PKN KPKNL Mamuju, Diana Nurita Sari, saat memaparkan materi terkait pengelolaan BMN di lingkungan Polda Sulbar menyampaikan apresiasinya atas kerja sama dan koordinasi yang telah berjalan baik dengan Polda Sulawesi Barat, khususnya kepada para operator BMN sebagai garda terdepan pengelolaan BMN pada satuan kerja. Diana menyampaikan bahwa mengelola BMN bukanlah tugas yang ringan, tidak sekadar melakukan pengadaan, mencatat lalu menggunakannya, namun lebih besar dari itu yaitu harus melakukan optimalisasi apabila BMN telah memenuhi fungsi utamanya untuk menyelenggarakan tusi pelayanan kepada masyarakat. BMN yang dikelola optimal dapat menjadi salah satu sumber PNBP, menjadi underlying asset pada penerbitan SBSN yang merupakan salah satu sumber pembiayaan APBN, menjadi stimulus perekonomian melalui pemanfaatan BMN untuk mendukung UMKM, menjadi cost saving APBN melalui penggunaan sementara/alih status penggunaan BMN kepada satker lain yang membutuhkan, dan tentunya dapat mendukung perekonomian melalui perannya dalam pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, Diana menjelaskan tentang pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang menunjukkan kualitas pengelolaan aset pada K/L sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia.

Sebelum menutup materinya, Diana menyampaikan beberapa catatan atas pengelolaan BMN di lingkungan Polda Sulawesi Barat yang diharapkan untuk lebih ditingkatkan, antara lain terkait pemanfaatan BMN yang belum sesuai ketentuan, proses sertipikasi BMN yang perlu dipercepat, dan validasi data BMN pada SIMAN. (KPKNL Mamuju/DNS)