Mamuju – Dalam rangka menyukseskan program sertipikasi tanah BMN sebagai bagian dari upaya menciptakan tertib hukum pengelolaan BMN, KPKNL Mamuju melakukan koordinasi pelaksanaan sertipikasi tanah BMN dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Majene dan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan yang juga untuk memperkuat sinergi antara KPKNL dengan pihak Kantor Pertanahan tersebut, tersebut berlangsung selama 3 hari, Rabu (18/5) s.d. Jumat (20/5).

Koordinasi diawali dengan mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, dengan membahas perkembangan sertipikasi tanah BMN pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I (Satker PJN I). Kantor Pertanahan Majene menyampaikan bahwa saat ini pihak satker masih dalam proses melengkapi dokumen tambahan atas syarat penerbitan sertipikat, dan pihaknya optimis dalam waktu dekat berkas tersebut akan disampaikan ke Kantor Pertanahan.

Kantor pertanahan Kabupaten Majene juga telah berkoordinasi lebih lanjut dengan satker PKN I dan menetapkan waktu untuk bersama-sama melakukan proses pengukuran atas objek yang akan dilakukan sertipikasi terhadap sertipikat tanah BMN yang berstatus Belum Bersertipikat Sesuai Ketentuan (BBSK), pihak Kantor Pertanahan telah menerima permohonan dan beberapa diantaranya telah dilakukan ploting, sehingga diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Pada kesempatan selanjutnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, menyampaikan bahwa pihaknya juga telah melakukan pengukuran terhadap 35 bidang tanah BMN yang menjadi target.  Terhadap tanah BMN yang menjadi target sertipikasi namun bermasalah secara administratif pada satker PJN I, Kantor Pertanahan Polewali Mandar juga telah meminta satker pengguna untuk dapat menggantikan target sertipikasi dengan bidang tanah lainnya yang belum bersertipikat.

Dalam kesempatan terpisah, petugas KPKNL Mamuju, Tajuddin, menyampaikan bahwa KPKNL secara aktif akan memonitor perkembangan proses sertipikasi di kedua Kantor Pertanahan tersebut, pihaknya optimis dapat menyelesaikan target sertipikasi yang dibebankan. Tajuddin juga menambahkan bahwa target tahun ini cukup menantang, karena beberapa bidang tanah yang menjadi target masih bermasalah, namun dengan koordinasi yang kuat tantangan-tantangan seperti ini diharapkan dapat teratasi.  (KPKNL Mamuju, IKS)