Mamuju – Dalam rangka menyebarluaskan semangat reformasi birokrasi yang diwujudkan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPKNL Mamuju berbagi pengalaman membangun ZI dengan KPP Pratama Mamuju dan KPKNL Palu. Sharing knowledge yang dilakukan pada dua kegiatan terpisah tersebut dilakukan dalam satu hari yang sama yaitu pada Rabu (16/3).

Seluruh Jajaran KPP Pratama Mamuju Harus Berkomitmen Kuat Dalam Pembangunan ZI Menuju WBK

Kegiatan pertama dalam mengamplifikasi semangat perubahan menuju organisasi birokrasi masa depan dilakukan di KPP Pratama Mamuju secara hybrid di KPP Pratama Mamuju pada Rabu pagi (16/3). Pada kesempatan pertama, Kepala KPP Pratama Mamuju, Ikhsan, menyampaikan bahwa mengingat tahun 2023 merupakan batas akhir bagi unit Kementerian Keuangan untuk meraih predikat ZI menuju WBK, maka seluruh jajaran KPP Pratama Mamuju harus memperkuat komitmen sehingga di tahun 2023 sudah siap untuk meraih predikat ZI menuju WBK. Selanjutnya, pihaknya berharap kegiatan dalam pembangunan ZI juga dapat berpengaruh positif pada capaian kinerja. Ikhsan menambahkan, “agar kegiatan ini jangan berhenti pada upaya-upaya formal, namun upaya substansial harus tetap dilaksanakan.”

Pada kesempatan kedua, Diana Nurita Sari, Kepala Seksi PKN KPKNL Mamuju, menyampaikan sambutan mewakili Kepala KPKNL Mamuju. Dalam sambutannya Diana menyatakan bahwa kegiatan ini adalah wujud ‘Kemenkeu Satu’ yaitu sinergi seluruh unit kerja Kementerian Keuangan dalam membangun ‘Kemenkeu Satu Kemenkeu Terpercaya’. Diana juga menyampaikan kesiapan KPKNL Mamuju menjadi pendamping KPP Pratama Mamuju dalam meraih ZI menuju WBK. Menurut Diana, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan pembangunan ZI, KPKNL Mamuju selalu mengutamakan layanan. Diana juga menyoroti kondisi dimana Direktorat Jenderal Pajak memiliki tantangan tersendiri dalam meraih predikat ZI menuju WBK karena faktor persepsi publik, terutama dalam melewati survey oleh Kementerian PAN dan RB.

Selanjutnya, acara sharing knowledge diisi oleh Ida Kade Sukesa dengan memaparkan langkah-langkah dalam membangunan ZI dan aspek-aspek substansial dalam pembangunan ZI tersebut. Menurutnya ZI harus dipandang bukan sebagai kompetisi namun sebagai program Kementerian PAN dan RB untuk melakukan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dalam rangka membangun birokrasi masa depan yang dinamis dan berkelas dunia yang melayani dan berintegritas. Menurutnya arah birokrasi kita adalah birokrasi sesuai amanat Menteri PAN dan RB yaitu birokrasi yang berdaya saing, agile, menciptakan hasil dan making delivered.

Sukesa juga menyoroti mengenai inovasi dan kolaborasi. Menurutnya inovasi harusnya dipandang sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pengguna layanan. Mengenai kolaborasi, Sukesa mengatakan bahwa kolaborasi dapat mengarah pada organisasi birokrasi yang efektif dan efesien.

Selain itu, sukesa juga menekankan pentingnya memahami isu-isu terkini reformasi birokrasi. Sukesa mencontohkan bahwa saat ini data driven organization merupakan isu yang relevan. Pengambilan kebijakan yang didasarkan pada data yang robust dan menciptakan inovasi berdasarkan itu, untuk selanjutnya mengukur keberhasilan inovasi itu dengan menggunakan data yang kuat merupakan ciri dari data driven organization, yang menurutnya merupakan bentuk organisasi yang relevan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi.

Acara ditutup oleh Kepala KPP Pratama Mamuju. Dalam penutupannya Ikhsan menyampaikan apresiasi atas insight yang disampaikan oleh KPKNL Mamuju. Selanjutnya pihaknya mendorong seluruh jajaran KPP Pratama Mamuju untuk fokus pada substansi, menciptaan perubahan untuk KPP yang lebih baik dan selalu menjaga integritas.

Sinergi KPKNL Palu dan KPKNL Mamuju dalam Kerangka Reformasi Birokrasi

Kegiatan sharing pengalaman pembangunan ZI Menuju WBBM di KPKNL Palu dilaksanakan dalam rangka persiapan KPKNL Palu dalam meraih predikat ZI menuju WBBM pada 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Rabu sore (16/3).

Dalam kegiatan yang dibuka oleh Kepala KPKNL Palu Krisdianto tersebut, yang menjadi narasumber adalah Ida Kade Sukesa. Serupa dengan apa yang disampaikan pada kegiatan dengan KPP Pratama Mamuju, Sukesa juga menyampaikan langkah-langkah dan hal-hal substansial dalam pembangunan ZI menuju WBBM

Selanjutnya Kepala KPKNL Palu menyampaikan komentarnya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Sukesa. Krisdianto mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Narasumber telah sejalan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Palu. Selanjutnya, Krisdianto menyampaikan kepada jajarannya mengenai pentingnya menyiapkan bukti-bukti yang kuat mengenai hal-hal substansial yang dilakukan dalam pembangunan ZI.

Dalam penutupannya Krisdianto menyampaikan permintaan kepada KPKNL Mamuju untuk terus dapat bersinergi dengan KPKNL Palu dalam pembangunan ZI menuju WBBM di KPKNL Palu.

Standar yang Tidak Standar

Di dalam kedua kesempatan tersebut, merespon maraknya pernyataan dari berbagai instansi yang mengatakan susahnya meraih predikat ZI dan pernyataan tidak jelasnya standar penilaian, Sukesa menegaskan bahwa standar penilaian atau kriteria penentuan ZI memang seharusnya tidak standar. Menurutnya, di era desrupsi ini, dengan kondisi lingkungan birokrasi yang selalu mengalami perubahan maka isu-isu penting dalam reformasi birokrasi hendaknya selalu mengalami penyesuaian. Organisasi birokrasi yang diharapkan dalam pembangunan ZI adalah organisasi yang mencirikan dynamic governance, yaitu unit yang adaptif, inovatif, berintegritas, resilien dan seterusnya. Menurutnya setiap periode ada permasalahannya sendiri sehingga memerlukan respon yang berbeda.

Selanjutnya, Sukesa mengatakan bahwa sudah seharusnya standar penilaian di tahun lalu tidak bisa dipakai lagi di tahun ini, dan standar di tahun ini sudah tidak relevan lagi di tahun depan. Sukesa mencontohkan, di 2020 ketika awal covid 19 merebak, layanan online barangkali merupakan inovasi yang relevan, namun di 2021 hal ini sudah biasa karena sudah menjadi standar layanan di mana-mana, selanjutnya kolaborasi menjadi isu kunci di tahun ini, namun apakah kolaborasi yang akan menjadi hal normal di tahun depan akan menjadi isu utama pembangunan ZI, atau tetap relevan? Menurutnya, unit kerja yang memahami reformasi birokrasi hendaknya mampu menjawab ini. (IKS/KPKNL Mamuju)