Mamuju – Rabu (9/3), dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, Balai POM di Mamuju menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik. Acara yang dilaksanakan secara hybrid tersebut dilaksanakan pada Rabu (9/3). Untuk kegiatan secara luring dilaksanakan di Hotel D’Maleo Mamuju, sementara secara daring dilakukan melalui Zoom Meeting Balai POM di Mamuju.

Tampil sebagai pemateri dalam acara forum tahunan tersebut adalah Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar, Ketua KPID Sulawesi Barat, Mu’min, dan Kepala KPKNL Mamuju, Mahdi.

Pemaparan pertama dilakukan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar. Dalam paparannya Lukman Umar menjelaskan mengenai  penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. Pihaknya juga meminta keterlibatan semua pihak untuk melaporkan permasalahan dalam penyelenggaraan layanan publik, karena menurutnya dengan jumalah SDM yang terbatas peran serta masyarakat sangat penting.

Selanjutnya, acara yang melibatkan para stakeholder Balai POM di Mamuju itu, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Balai POM di Mamuju, Lintang Purba Jaya. Dalam sambutannya, Lintang Purba Jaya menjelaskan program-program peningkatan layanan publik yang telah dilakukan oleh Balai POM di Mamuju, termasuk inovasi-inovasi yang dilakukan untuk memastikan layanan yang diberikan kepada publik berkualitas.

Pada kesempatan ketiga, Ketua KPID Sulawesi Barat, Mu’min memaparkan mengenai peran KPID dalam penyelenggaraan layanan publik. Mu’min menekankan bahwa di tengah desrupsi, sinergi merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan publik.

Selanjutnya, pada kesempatan terakhir, Kepala KPKNL Mamuju, Mahdi menyampaikan sharing pengalaman Meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK/WBBM). Dalam paparannya Mahdi menyampaikan pentingnya memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan layanan publik. Lebih lanjut, Mahdi menekankan perlunya komitmen semua pihak dalam penyelenggaraan layanan publik termasuk dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi melalui program ZI WBK/WBBM.

Acara ditutup dengan penandatanganan dokumen dukungan lintas Sektor dalam penyelenggaraan layanan publik oleh Balai POM di Mamuju, yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang hadir secara luring. (IKS/KPKNL Mamuju)