Malang – Senin (30/4) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang menyelenggarakan rapat koordinasi dan monitoring Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah Negara Tahun Anggaran 2018 di Wilayah Kerja KPKNL Malang di Aula Kantor KPKNL Malang. 

Rapat koordinasi ini dihadiri Kantor Pertanahan Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jombang dan satuan kerja pemilik target sertifikasi 2018 diantaranya Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Jawa Timur, Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Jawa Timur, Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya,  Denzibang 2/V Malang, Denzibang I/V Madiun. Denzibang 4/V Surabaya, Polres Kota Blitar, Kepala Balai Besar Pertanian Ketindan Kabupaten Malang, dan MTsN Munjungan Kabupaten Trenggalek.

Dalam sambutan pembukaannya, Faradisa Indah Puri, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Malang menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara Nomor: 03/KN/2014 tentang Pelaksanaan Identifikasi dan Pendataan serta Percepatan Pensertipikatan BMN berupa tanah pada K/L, dan program sertifikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga yang menjadi target pada tahun anggaran 2018. Tahun ini, KPKNL Malang mendapat target sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) bidang tanah. Puri berharap program percepatan sertifikasi dapat berjalan dengan lancar sebagai bagian dari upaya pengamanan aset negara. Disampaikannya juga untuk percepatan program Sertifikasi BMN  berupa tanah, agar koordinasi antara KPKNL Malang, Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan dilakukan semaksimal mungkin.

Dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan crosscheck data sertifikasi Barang Milik Negara antara Kantor Pertanahan dengan satker yang menjadi target, terdapat beberapa perubahan baik letak bidang tanah ataupun jumlah bidang tanah yang menjadi target sertifikasi Tahun Anggaran 2018. (Teks/Foto: Ida)