Makasar - Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 terkait perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Kamis (30/1) di Ruang Rapat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Makassar dilaksanakan pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) kepada PT Bank Mandiri (Persero) Regional Credit Recovery Makassar selaku Penyerah Piutang.

Hadir pada acara tersebut, Rudy Irianto, Manager Regional Credit Recovery Makassar beserta beberapa stafa, sedangkan dari KPKNL Makassar hadir Chairiah Kepala KPKNL Makassar, Hadi Priyanto, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, serta Sumiati, Kepala Seksi Piutang Negara dan stafnya Ismail Gaffar dan Muhiddin.

Sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dokumen BKPN beserta dokumen asli barang jaminan diperiksa kembali oleh masing-masing wakil. Pengembalian kali ini belum dilakukan secara keseluruhan atau masih secara parsial. Sepuluh BKPN dengan nilai Rp3.108.659.255,69 yang dikembalikan ini adalah yang dianggap clear dan sisanya akan dikembalikan secara bertahap.

Rudy Irianto berharap, dengan mengembalikan secara bertahap, data dan dokumen yang akan dikembalikan akan lebih akurat dan valid dan akan membantu pihaknya dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Ia juga mengungkapkan, bahwa dalam wilayah kerjanya sampai di Papua, pengembalian BKPN oleh KPKNL Makassar ini adalah yang pertama. Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPKNL Makassar juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Bank Mandiri atas kerjasamanya selama ini khususnya dalam pengurusan piutang Negara. (Tulisan dan Foto : Nanang Ansari)