Makasar - Awal tahun 2014 ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Makassar mendapat kado berupa penghargaan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Satuan Kerja (Satker) ke-8 dari 15 Satker yang awal dalam menyelesaikan dan melaporkan sensus Barang Milik Negara (BMN) ke Pengguna Barang.

Sebagaimana diketahui, bahwa sensus BMN adalah kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Pengguna Barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, kecuali terhadap BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan melalui opname fisik setiap tahun, sesuai Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bertujuan agar semua BMN dapat tertata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN.

Ketika dikonfirmasi hal penghargaan tersebut di atas pada Rabu (22/1) lalu, Muhammad Nur Huseng, Kepala Subbag. Umum KPKNL Makassar sekaligus Ketua Tim Sensus membenarkannya. “Kami tidak mengira akan masuk dalam 15 Satker yang awal dalam menyelesaikan Sensus BMN, dan berada di urutan ke-8” ungkap Nur Huseng di ruang kerjanya. Pelaksanaan sensus pada KPKNL Makassar dilaksanakan dengan membentuk tim terlebih dahulu, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-35/MK.1/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Nur Huseng mengungkapkan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang atas penghargaan ini. “Kami bangga atas capaian ini, meski hanya pada urutan ke-8” ucapnya sambil memperlihatkan Sertifikat Penghargaan dimaksud yang diterima awal Januari ini. Selain itu, pria Mandar ini juga menghaturkan terima kasih kepada seluruh Tim Sensus yang telah bekerja dan pegawai KPKNL Makassar yang juga turut membantu suksesnya pelaksanaan sensus tersebut.

Selanjutnya, Kepala Subbag. Umum berharap agar ke depan data keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi BMN dapat selalu update, “Tentunya akan mempermudah pekerjaan kita dalam mengelola BMN, misalnya pada saat akan melakukan rekonsiliasi BMN, pembuatan Daftar Inventaris Kantor, dan sebagainya”. Hal ini seiring dengan harapan Pengguna Barang, agar nilai dan budaya kerja Kementerian Keuangan senantiasa diterapkan dalam pengelolaan BMN sehingga dapat menjadi tauladan bagi Satuan Kerja lainnya dalam mencapai visi Kementerian Keuangan untuk “menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel dan terbaik di tingkat regional untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”.

Sensus BMN oleh KPKNL Makassar ini dilaksanakan mulai tanggal 13 s.d. 22 September 2013, menggunakan Aplikasi Sensus BMN dalam mengelola data. Aplikasi ini dirasakan sangat membantu dalam menghasilkan output yang diharapkan, meski data kondisi barang tersebut tidak secara langsung dapat mengubah kondisi barang pada Simak BMN, demikian dikatakan Asriani Ningsih, salah seorang Pelaksana Sensus BMN.

Dalam pelaksanaan sensus ini, hampir tidak ada kendala yang berarti. “Data awal kami sudah siap, dan juga terbantu oleh data hasil inventarisasi saat mengusulkan penghapusan beberapa waktu lalu” jawab Anis panggilan akrab Asriani ketika ditanyakan kendala yang dihadapi saat melakukan sensus. Menurutnya, lancarnya pelaksanaan sensus ini, juga tidak terlepas dari kerjasama dengan Penanggung Jawab Ruangan dan Penanggung Jawab Barang. (Tulisan dan Foto : Nanang Ansari)