Madiun - Tingginya ekspektasi masyarakat atas terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta  peningkatan pelayanan publik/stakeholder  yang lebih baik, menuntut KPKNL Madiun berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi melalui seluruh aspek perubahan, baik dari sisi manajerial, ketatalaksanaan, manajemen SDM, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, pada hari Kamis (19-09-2019) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun bertempat di aula KPKNL Madiun, telah  menggadakan  acara diseminasi Standar Pelayanan KPKNL Madiun. Acara ini dimaksudkan untuk menggali kebutuhan para pengguna jasa dan pemangku kepentingan lainnya guna penyempurnaan standar pelayanan KPKNL Madiun dan sekaligus pemenuhan salah satu aspek dalam pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu keterlibatan berbagai pihak. Acara diseminasi ini diawali dengan sosialisasi di bidang pengelolaan  Barang Milik Negara (BMN) dan penjualan BMN melalui lelang.  Acara tersebut dihadiri oleh Kepala KPKNL Madiun  beserta jajarannya, kepala satuan kerja beberapa Kementerian/Lembaga, Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan  Jawa Timur (Achmad Azmi), pimpinan perbankan, akademisi, dan tokoh masyarakat.   

Adi Wibowo, selaku kepala KPKNL Madiun, dalam sambutannya menyampaikan bahwa  peran pengguna jasa sangat penting dalam peningkatan layanan KPKNL, karena pengguna jasa dan KPKNL selaku instansi penyedia layanan publik mempunyai kedudukan yang sejajar. Maka dari itu, sangat diharapkan masukan dan saran dari pengguna jasa dan pemangku kepentingan lainnya sehingga akan timbul rasa kebersamaan dalam mensukseskan terwujudnya layanan publik yang prima.

Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) disampaikan oleh Umar Dani Yusuf Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara beserta tim dan penjualan BMN melalui lelang disampaikan oleh M. Fais Mardian selaku Kepala Seksi Pelayanan Lelang.

Setelah acara sosialisasi selesai, dilanjutkan dengan diseminasi standar layanan KPKNL. Pada kesempatan ini, Ahmad Azmi, dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur juga berkenan memperkenalkan tugas dan fungsi Ombudsman, menjelaskan aspek-aspek pelayanan pubilk dan mengharapkan KPKNL Madiun menjadi inisiator pelayanan publik sesuai amanat UUD Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

                Tepat pukul 11.30 WIB penandatanganan Deklarasi Standar Pelayanan KPKNL Madiun dimulai. Deklarasi yang berisi komitmen KPKNL Madiun untuk memastikan kualitas dan konsistensi pelayanan publik serta komitmen pemangku kepentingan KPKNL Madiun memberikan masukan dan saran atas pelaksanaan pelayanan pada KPKNL Madiun.  Dengan demikian, standar pelayanan KPKNL Madiun dapat dipahami, dilaksanakan, dan menumbuhkan sense of belonging karena terlibat dalam penyusunannya dan tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pihak (penyedia layanan dan penerima layanan).

                Acara di akhiri  pada pukul 12.30 WIB dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah.(naskah dan foto : seksi HI)