LHOKSEUMAWE—KPKNL Lhokseumawe mengikuti penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada pukul 8.30 WIB, Kamis (26/11/2020). Penilaian yang digelar oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) diikuti secara daring oleh seluruh jajaran di KPKNL Lhokseumawe.

Turut hadir pelopor dan penanggungjawab pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di wilayah KPKNL Lhokseumawe, Teddy Suhartadi Permadi memaparkan materi evaluasi penilaian ZI-WBK. Teddy membuka pemaparan dengan tujuan ZI-WBK di KPKNL Lhokseumawe, “Sebagaimana kita ketahui tujuan dari ZI WBK di KPKNL Lhokseumawe adalah untuk terwujudnya pola pikir dan budaya kerja yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di lingkungan KPKNL Lhokseumawe” katanya.

“Dan tentu saja sebagai kantor pelayanan kita ditugaskan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas prima kepada stakeholder di Lingkungan KPKNL Lhokseumawe”, kata Teddy. Dia menjabarkan bahwa berkaitan dengan tujuan ZI-WBK tersebut, terdapat enam komponen pengungkit pada enam area penilaian.

Teddy melanjutkan dengan komponen pengungkit Manajemen Perubahan sebagai dasar pencanangan ZI-WBK di KPKNL Lhokseumawe, “Ini adalah proses dan prinsip, karena di sinilah kita mencoba merubah mindset kawan-kawan (seluruh jajaran KPKNL Lhokseumawe), mencoba menginternalisasikan perubahan tersebut baik secara tangible dan intangible.”

“Kita memaksimalkan seluruh aplikasi yang ada untuk melayani masyarakat, tentu saja dengan cara yang cerdas dan kreatif, salah satunya dengan melakukan inovasi mempercepat SOP pelayanan berdasarkan prinsip tepat waktu, transparan, dan mudah” Katanya. Dia menerangkan bahwa tujuan manajemen perubahan tersebut dimungkinkan dengan adanya penguatan manajemen Sumber Daya Manusia.

Teddy menyatakan bahwa manusia adalah sumber daya paling utama dalam proses bisnis suatu organisasi. Dalam penataan manajemen SDM, pembangunan ZI-WBK dinilai akan mewujudkan SDM KPKNL Lhokseumawe yang berintegritas, profesional, dan bersinergi.

“Kita berupaya untuk selalu menempatkan pegawai yang tepat di posisi yang tepat, sehingga bisa maksimal dan optimal menggunakan hard competency dan soft competency untuk melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat” katanya.

Teddy kemudian menjelaskan bahwa Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dapat dicapai dengan adanya penguatan akuntabilitas, penguatan wawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Turut hadir pula Penilai dari KemenPAN-RB, Alfian Lisdias, yang membuka sesi pendalaman materi dan tanya jawab. Alfian kemudian mengelaborasi capaian Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Lhokseumawe sampai dengan triwulan III tahun 2020, akselerasi pelayanan publik, dan antisipasi benturan kepentingan.

(Narasi: Mateus; Foto: Arve)