DIALOG
KINERJA ORGANISASI TRIWULAN I TAHUN 2019
PADA KPKNL LAHAT
Lahat - Diprakarsai oleh Seksi Kepatuhan Internal, kembali KPKNL Lahat melaksanakan Rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Pemantauan Risiko Triwulan I Tahun 2019. Rapat yang diselenggarakan pada hari Selasa, 09 April 2019 bertempat di ruang rapat KPKNL Lahat tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala KPKNL Lahat dan diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Pelelang dan para Pegawai KPKNL Lahat.
Rapat DKO dan Pemantauan Risiko
Triwulan I Tahun 2019 dibuka oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Dhani Abdul
Basieth. “Dalam rangka meningkatkan
kinerja organisasi dan individu, perlu dilakukan dialog kinerja antara pimpinan
dengan pejabat dan pegawai di bawahnya secara efektif dan berkala, sebagai
bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja” demikian ujar Mantan Kepala Seksi Penilaian
KPKNL Bontang ini.
Kepala KPKNL Lahat, M Umar, secara resmi membuka kegiatan rapat ini dengan menyampaikan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan,
sebagai “oleh-oleh” beliau dari Medan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi
Regional Kementerian Keuangan, pada tanggal 4-5 April 2019, antara lain
mengenai Strategi Penguatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Melalui
Prinsip Strategy-Focused Organization
(SFO), Peningkatan Tata Kelola Kualitas Anggaran, dan
Survei Penilaian Integritas.
Selanjutnya dalam rapat tersebut dibahas materi
terkait capaian kinerja dan isu strategis di KPKNL Lahat, yakni Tindak lanjut
Hasil temuan BPK terkait Revaluasi BMN 2017-2018, Target PNBP Manfaat Nilai
Ekonomi, Target Nilai Utilisasi BMN, Minimnya berkas BKPN, dan Banyaknya Pelaksanaan Lelang yang
Tidak Ada Penawaran (TAP).
Secara
keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lahat pada Triwulan I Tahun
2019 mendapatkan nilai yang sangat baik yaitu 108,13%. Hal ini didukung oleh pencapaian
IKU dengan status hijau (melebihi target) yaitu IKU Realisasi Manfaat Ekonomi,
Rata-rata Indeks Ketapatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara,
Persentase Hasil Pengurusan PN, Hasil Lelang, Produktifitas Lelang,
Implementasi e-auction, dan Kualitas
Pelaksanaan Anggaran. Adapun IKU dengan status merah yakni IKU Persentase Nilai
Kekayaan Negara yang Diutilisasi. Hal ini menjadi perhatian dan evaluasi
kinerja Triwulan I Tahun 2019 agar kedepannya target utilisasi dapat tercapai.
Selanjutnya rapat tersebut membahas
langkah-langkah mitigasi Risiko serta Rencana Aksi yang akan diterapkan pada Triwulan II Tahun 2019.
Diakhir kegiatan, Umar secara khusus meminta Seksi Kepatuhan Internal untuk
melakukan monitoring terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan
II dan mengawal melaksanaan kegiatan demi tercapainya target IKU tahun 2019.
(Seksi Hukum dan Informasi)