Kupang [23/02], Kemenkeu Giat, Rakyat Sehat, Ekonomi Kuat, merupakan tema Focus Group Discussion (FGD) Triwulan I Tahun 2021 yang disampaikan oleh Pejabat Administrator Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang, Jerry Max Nelson Piri secara daring melalui zoom meeting. Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Kupang, Ni Komang Sri Oka Mariana Dewi menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya FGD Triwulan I Tahun 2021 ini, yaitu untuk meningkatkan komunikasi internal dan menyelaraskan pemahaman/persepsi pegawai Kementerian Keuangan terhadap arahan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. FGD sendiri merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-3/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan FGD di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan surat edaran tersebut, FGD mempunyai beberapa tujuan, antara lain: a). Sebagai sarana komunikasi internal efektif antar pimpinan dan pegawai; b). Penyampaian informasi/arahan pimpinan terbaru; c). Menjaga keseragaman pemahaman atas suatu informasi/arahan pimpinan; dan d). Meningkatkan dan memperkuat keterlibatan dan motivasi pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

Jerry menyampaikan bahwa bukan hanya Pejabat Administrator saja yang wajib memahami apa yang menjadi kebijakan Pemerintah, akan tetapi seluruh pegawai KPKNL Kupang juga harus dapat memahami dan mensosialisasikan kepada orang-orang disekitarnya, masyarakat maupun para stakeholder. “Jadi bukan hanya sampai kepada Kepala Kantor saja atau para Pejabat Eselon IV, tapi harus menyeluruh yang ada di KPKNL Kupang”, jelas Jerry. Adapun secara garis besar FGD Triwulan I Tahun 2021 ini membahas tentang : a) Perkembangan pandemi Covid-19 dan perkonomian; b) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020; c) APBN dan PEN 2021; serta d). Reformasi struktural untuk daya saing dan investasi.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa penyebaran Covid-19 terus eskalatif, kenaikan kasus masih tergolong tinggi secara global maupun di Indonesia. Dinamika pandemi diwarnai dengan berbagai kejutan seperti munculnya gelombang baru Covid-19 dan varian virus baru. Hal tersebut tentunya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Meskipun demikian, International Monetary Fund (IMF) memproyeksi optimisme awal tahun akan berubah arah, pertumbuhan ekonomi diprediksi terkontraksi tajam. Berbagai lembaga terus merevisi proyeksi di tengah ketidakpastian tinggi akibat pandemi. Berdasarkan sumber dari BPS, tekanan ekonomi Indonesia salah satu yang paling moderat, salah satu yang terkecil di antara negara-negara anggota G-20 dan ASEAN. Untuk menanggulangi dampak pandemi dan mendorong PEN, pemerintah mengambil langkah cepat dan terukur, serta membangun sinergi antar institusi dan seluruh elemen bangsa. Seperti yang dilansir oleh Kementerian Keuangan dalam laman resminya di instagram @kemenkeuri pada tanggal 23 Februari 2021, APBN dan kebijakan fiskal berperan sebagai alat pendorong pemulihan ekonomi nasional. Melalui pelebaran defisit APBN 2020 hingga 6,1% PDB, realisasi belanja negara Rp2.589,9 triliun, termasuk realisasi PEN Rp579,8 triliun, negara hadir mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam akibat pandemi 2020. Pada tahun 2021 ini, kerja keras APBN akan terus berlanjut. Pemerintah menaikkan dana sebesar 20,6% menjadi sebesar Rp699,43 triliun dalam rangka program PEN, dimana alokasi dana terbesar adalah untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, disusul alokasi dana untuk kesehatan, perlindungan social, program prioritas, dan insentif usaha dan pajak.(Dedi H/Seksi HI KPKNL Kupang)