Jember - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Etto Sunaryanto, menghadiri serah terima Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) dan Memorandum of Understanding (Mou) pengelolaan kekayaan negara, penilaian, lelang dan piutang negara. Acara tersebut diselenggarakan pada 23-24 Mei 2018, di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso dan Aula lantai 2 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur didampingi Kepala KPKNL Jember, Kepala Bidang (Kabid) Pengelola Kekayaan Negara (PKN) dan Kabid Penilaian Kanwil DJKN Jawa Timur, serta Kepala Seksi (Kasi) PKN, Kasi Penilaian dan Kasi Hukum dan Informasi (HI) KPKNL Jember.

Pada hari pertama, acara serah terima dilangsungkan di BPKAD Kabupaten Bondowoso dan dimulai pukul 10.00 WIB. Aset yang diserahkan berupa tanah seluas 8.182 m² yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 41, Kabupaten Bondowoso, yang kini dimanfaatkan untuk kompleks SMK Negeri 1 Bondowoso.

“Kami sangat berterima kasih atas aset yang telah diserahkan kepada Pemda Bondowoso, nantinya aset tersebut akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk pelayanan umum,” tutur Hj. Endang Hardiyanti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Endang juga mengutarakan kedepannya banyak yang akan dikoordinasikan dengan DJKN terkait penyerahan aset tersebut.

Selanjutnya pada hari kedua, acara serah terima dilaksanakan di Kantor Pemkab Situbondo, acara dimulai pukul 14.00 WIB. Aset yang diserahkan berupa tanah seluas 1.901 m2 yang terletak di Jl. Seruni ,Gang Mawar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo dan saat ini dimanfaatkan untuk balai desa dan pondok kesehatan. Wakil Bupati Kabupaten Situbondo, H. Yoyok Mulyadi, menyampaikan terima kasih atas aset yang diserahkan kepada Pemkab Situbondo.

Kepada kedua Pemkab, yaitu Bondowoso dan Situbondo, Etto berpesan bahwa aset yang diserahkan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, diharapkan koordinasi antara Kedua Kabupaten dengan KPKNL Jember akan semakin meningkat dengan adanya MoU rangka memperbaiki pengelolaan kekayaan negara, yang dalam hal ini aset daerah, kemuadian pelaksaan lelang, penilaian aset dan pengurusan pitang negara.

Eto juga menyampaikan pentingnya pengelolaan negara, pelaksanaan lelang, penilaian aset, dan pengurusan piutang negara yang baik dan pengaruhnya terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun Pemkab Bondowoso mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut dan Pemkab Situbondo mendapatkan WPT 5 tahun berturut-turut, namun kedepannya masih harus dipertahankan dengan membenahi pengelolaan aset.

(Text/Foto: Grace Teguh Kinanti/Dwi Biyantoro)