Jember -  Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Timur, Etto Sunaryanto membuka rapat koordinasi dengan badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di wilayah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Kamis (15/3).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPKNL Jember di aula lantai 2  KPKNL Jember pukul 09.00 WIB dan dihadiri perwakilan dari BPKAD Jember, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Banyuwangi.

Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Etto berpesan agar pengelolaan pencatatan aset harus dilaksanakan dengan baik, supaya tidak menimbulkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, Etto menghimbau untuk Stakeholder yang pencatatan asetnya belum sesuai, supaya meminta bantuan dan koordinasi dengan KPKNL untuk penilaian aset.

Etto juga menjelaskan profil DJKN, khususnya Kanwil DJKN Jawa Timur, yang meliputi wilayah kerja, serta tugas dan fungsi. Disambung dengan pemaparan mengenai rencanan pengelolaan aset BMD (Barang Milik Daerah) menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur, yakni pada KPKNL Jember.

Selain itu, Etto menambahkan penjelasannya mengenai langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk memperoleh opini WTP, yaitu meliputi penyusunan LKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, mengukuti ketentuan peraturan perundang-undangan, mengungkapkan seluruh informasi keuangan sesuai dengan syarat kecukupan pengungkapan, serta menunjukkan bukti-bukti sistem pengendalian intern pada SKPD secara efektif.

Disela-sela acara, dilakukan tanya-jawab antara KPKNL Jember dengan perwakilan dari BPKAD wilayah kerja KPKNL Jember, salah satunya yaitu dari perwakilan BPKAD Jember, Faisal Jamal, yang menyampaikan permasalahan turunnya opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Faisal mengutarakan bahwa ada beberapa data yang kurang valid pada ruas jalan yang berada di Jember, hal tersebut disebabkan oleh tidak sinkronnya data. Faisal juga menambahkan adanya inventarisasi pada data yang kurang valid tersebut, namun masih terkendala pada anggaran dan terbatasnya tenaga penilai. Untuk masalah Piutang Negara, terkendala pada berkas-berkas Piutang Negara dibawah tahun 2007 banyak yang tidak ditemukan, sehingga menjadi penghambat untuk pengurusan piutang.

Menurut Etto, harus ada komitmen dari para pemimpin daerah untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, karena masalah pencatatan aset merupakan hal yang sangat penting. Etto juga meminta agar pemimpin daerah memprioritaskan opini BPK, agar kedepannya bersih dari temuan BPK dan kembali menjadi WTP.

Menutup acara, Etto menyampaikan agar KPKNL dan BPKAD di wilayah KPKNL Jember melakukan koordinasi dan melakukan perbaikan data-data yang kurang sinkron. Tak kalah penting, diharapkan KPKNL dan stakeholder juga melakukan koordinasi penggalian potensi di bidang Piutang Negara, karena BPK selalu melakukan monitor. (Text/Foto: Grace teguh Kinanti/Rahmad Basuki)