Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
KEMENKEU Satu Untuk UMKM Papua
Nabhan Shidqi Farghani
Kamis, 17 Maret 2022   |   671 kali

Jayapura – Rabu (9/3) dalam rangka Semangat Kemenkeu Satu Untuk Pengembangan UMKM Wilayah Papua, Kepala KPKNL Jayapura, Widiyantoro menginisiasi kolaborasi seluruh perwakilan Kementerian Keuangan Papua untuk bersama-sama membantu para pelaku UMKM di Papua. Perwakilan Kanwil DJKN Papabaruku (KPKNL dan Kanwil), Kanwil DJPB Papua, Kanwil  DJP Papua dan Maluku, KPPN Jayapura, dan perwakilan KPPBC Jayapura hadir dalam pertemuan bersama di ruang rapat KPKNL Jayapura. Pertemuan antar unit eselon I Kementerian Keuangan ini membahas rencana joint program dalam rangka pembangunan UMKM. Kolaborasi ini juga didasari dari adanya persamaan visi bersama terkait pembangunan UMKM yang tertuang dalam program kerja dari masing-masing unit eselon I.

Agung Widodo, yang menjadi bagian dari perwakilan dari KPKNL Jayapura mengatakan bahwa saat ini KPKNL Jayapura sedang berupaya melaksanakan optimalisasi BMN berupa tanah yang terletak di Kabupaten Jayapura yang saat ini digunakan oleh satuan kerja Lanud Silas Papare. Optimalisasi aset tersebut selain bertujuan untuk memperoleh PNBP, juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk pengembangan UMKM. Adapun rencana pemanfaatan ini direncakan dalam bentuk kawasan terpadu, yang di dalamnya terdapat pergudangan, rest area, dan sentra oleh-oleh produk UMKM. Pemilihan konsep ini tidak lepas dari potensi bisnis yang dimiliki oleh daerah setempat yang berlokasi tidak jauh dengan Bandar Udara Sentani.

Merupakan aset yang underutilized, juga menjadi salah satu pendorong pemanfaatan BMN milik Lanud Silas Papare ini. “Dari sisi luasan, aset tersebut sangat luas akan tetapi dari sisi pemanfaatan dan penggunaannya sendiri masih dibawah 50%. Dengan lokasi aset yang strategis, serta adanya potensi pemanfaatan yang secara ekonomi cukup baik tentu dapat dikategorikan bahwa dari sisi pengelolaan, aset tersebut tergolong sebagai underutilized”, kata Dliyaul Umam yang hadir sebagai perwakilan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

Edy Susanto selaku Perwakilan KPPBC Jayapura, menyambut baik rencana kegiatan kolaborasi ini. Edy menyampaikan bahwa kegiatan pemberdayaan UMKM juga ada pada unit Bea Cukai, dimana KPPBC Jayapura mempunyai program khusus pemberdayaan UMKM dalam bentuk asistensi UMKM untuk mendukung Program PEN. Beberapa upaya yang dilakukan oleh KPPBC adalah menjalin komunikasi dan mengidentifikasi UMKM yang prospektif dan memiliki potensi untuk ekspor.

Arief Barata dan Hery  selaku Perwakilan Kanwil DJPB Papua, juga menyampaikan hal yang sama. Pemberdayaan UMKM dari sisi DJPB yaitu berupa pembiayaan dan kredit usaha super mikro bagi pelaku UMKM. Selain itu, terdapat program Rumah UMi yaitu program UMKM berbasis pembinaan usaha kepada para pelaku UMKM. Made Ambara selaku Perwakilan dari KPPN Jayapura, menambahkan, “Terkait dengan peningkatan peran UMKM, KPPN memiliki IKU yang juga relevan yaitu Pembiayaan dan Sarana Pemasaran. Sehubungan dengan pemasaran, terdapat program pada KPPN yaitu Digipay. Digipay adalah sistem aplikasi pembayaran digital yang dikembangkan oleh Kemenkeu c.q. DJPB dengan Bank Himbara. Tujuan utama dari program ini yaitu agar semua transaksi pemerintah khususnya yang menggunakan uang persediaan bisa cashless, disamping itu tujuan lainnya adalah memberdayakan UMKM bersangkutan.”, Ujar pria yang akrab dipanggil Made ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memiliki visi pengembangan UMKM yang sama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Joko, selaku Perwakilan dari Kanwil DJP Papua dan Maluku. “DJP juga memiliki kegiatan yang bersinggungan dengan UMKM. Kami memiliki IKU yaitu Bisnis Development Service (BDS) yang memiliki tujuan untuk membantu dan melayani UMKM dari sisi manajemen, pembukuan maupun marketing yang akan berakhir pada kewajiban pajak. Hal tersebut sudah berjalan dari tahun 2016.

Fenny Arie selaku Perwakilan dari Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga memberikan masukan dalam rapat ini. Kegiatan optimalisasi BMN dengan melibatkan peran UMKM dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat Papua, serta di sisi lain juga meningkatkan kapasitas kolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Pada segi pembiayaan, Kanwil DJKN Papapbaruku juga sedang berkoordinasi dengan Special Mission Vehicle (SMV) di kantor pusat yang terdiri dari SMI, LPEI dan lain-lain untuk bekerja sama mendirikan Pojok SMV di Gedung Keuangan Negara.

Dengan berbagai masukan yang membangun dari setiap perwakilan unit eselon I ini, akhirnya beberapa agenda hasil kolaborasi untuk pemberdayaan UMKM Papua pun telah ditetapkan. Beberapa poin penting hasil rapat program pengembangan UMKM Papua yang akan diwujudkan oleh kolaborasi Kemenkeu-1 Papua ini diantaranya yaitu :

l  Pemanfaatan lahan BMN untuk membantu UMKM

l  Pemberian bantuan kredit lunak untuk UMKM lewat program UMi

l  Pemberian bantuan dan asistensi ekspor produk UMKM

l  Pemberian bantuan dan asistensi Business Development Service dan perpajakan

Harapannya, setelah pertemuan ini, dengan mengetahui potensi peran yang dapat disumbangkan dan peluang untuk memberdayakan pengembangan UMKM, kita menjadi sangat optimis dapat memberikan bantuan bagi UMKM Papua. Koordinasi internal maupun eksternal kepada stakeholders yang mempunyai potensi sebagai mitra pengembangan UMKM seperti Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, dan program SMV. Sambung Widiyantoro selaku Perwakilan dari KPKNL Jayapura menutup kegiatan rapat kolaborasi ini.

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini