Jayapura – Rabu (9/3) dalam rangka Semangat
Kemenkeu Satu Untuk Pengembangan UMKM Wilayah Papua, Kepala KPKNL Jayapura, Widiyantoro menginisiasi
kolaborasi seluruh perwakilan Kementerian Keuangan Papua untuk bersama-sama
membantu para pelaku UMKM di Papua. Perwakilan Kanwil DJKN Papabaruku (KPKNL dan Kanwil), Kanwil DJPB Papua, Kanwil DJP
Papua dan Maluku, KPPN Jayapura, dan perwakilan KPPBC Jayapura hadir dalam pertemuan
bersama di ruang rapat KPKNL Jayapura. Pertemuan antar unit eselon
I Kementerian Keuangan ini membahas rencana joint program dalam rangka
pembangunan UMKM. Kolaborasi ini juga didasari dari adanya persamaan visi
bersama terkait pembangunan UMKM yang tertuang dalam program kerja dari masing-masing unit eselon I.
Agung
Widodo, yang menjadi bagian dari perwakilan
dari KPKNL Jayapura mengatakan bahwa saat ini KPKNL Jayapura
sedang berupaya
melaksanakan optimalisasi BMN berupa
tanah yang terletak di Kabupaten Jayapura yang saat ini digunakan oleh
satuan kerja Lanud Silas Papare. Optimalisasi aset tersebut
selain bertujuan untuk memperoleh PNBP, juga mempunyai tujuan lain
yaitu untuk pengembangan UMKM. Adapun rencana pemanfaatan ini direncakan dalam bentuk kawasan terpadu, yang di dalamnya
terdapat pergudangan, rest area, dan sentra oleh-oleh
produk UMKM. Pemilihan
konsep ini tidak lepas dari potensi bisnis yang dimiliki oleh daerah setempat yang berlokasi tidak jauh dengan
Bandar Udara Sentani.
Merupakan aset yang underutilized, juga menjadi salah satu pendorong pemanfaatan BMN milik Lanud Silas Papare ini.
“Dari sisi luasan, aset tersebut
sangat luas akan tetapi dari sisi pemanfaatan dan penggunaannya sendiri
masih dibawah 50%. Dengan lokasi aset yang strategis, serta
adanya potensi pemanfaatan yang secara ekonomi cukup
baik tentu dapat dikategorikan bahwa dari sisi pengelolaan, aset tersebut tergolong sebagai underutilized”, kata Dliyaul Umam yang hadir sebagai perwakilan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Edy Susanto selaku Perwakilan KPPBC Jayapura, menyambut baik
rencana kegiatan kolaborasi ini. Edy menyampaikan bahwa kegiatan pemberdayaan UMKM
juga ada pada unit Bea Cukai,
dimana KPPBC Jayapura mempunyai program khusus pemberdayaan UMKM dalam bentuk asistensi UMKM untuk mendukung Program
PEN. Beberapa upaya yang dilakukan oleh KPPBC adalah menjalin komunikasi dan
mengidentifikasi UMKM yang prospektif dan memiliki potensi untuk ekspor.
Arief Barata dan Hery selaku
Perwakilan Kanwil DJPB Papua, juga menyampaikan hal
yang sama. Pemberdayaan UMKM dari sisi DJPB yaitu berupa pembiayaan dan kredit usaha super mikro
bagi pelaku UMKM. Selain itu,
terdapat program Rumah UMi yaitu program UMKM berbasis pembinaan usaha kepada para
pelaku UMKM. Made
Ambara selaku Perwakilan dari
KPPN Jayapura, menambahkan, “Terkait dengan peningkatan peran UMKM, KPPN
memiliki IKU yang juga relevan yaitu Pembiayaan dan Sarana Pemasaran.
Sehubungan dengan pemasaran, terdapat program pada KPPN yaitu Digipay. Digipay adalah sistem aplikasi pembayaran digital yang dikembangkan
oleh Kemenkeu
c.q. DJPB dengan Bank Himbara. Tujuan utama dari program ini yaitu agar
semua transaksi pemerintah khususnya yang menggunakan uang persediaan bisa cashless, disamping itu tujuan lainnya adalah
memberdayakan UMKM bersangkutan.”, Ujar pria yang akrab
dipanggil Made ini.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
juga memiliki visi pengembangan UMKM yang sama. Hal ini seperti yang
disampaikan oleh Joko, selaku Perwakilan dari Kanwil DJP Papua dan Maluku.
“DJP juga memiliki kegiatan yang
bersinggungan dengan UMKM. Kami memiliki IKU yaitu Bisnis
Development Service (BDS) yang memiliki tujuan untuk membantu dan melayani
UMKM dari sisi manajemen, pembukuan maupun marketing
yang akan berakhir pada kewajiban pajak. Hal tersebut sudah berjalan dari tahun
2016.”
Fenny Arie selaku Perwakilan dari Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga memberikan masukan dalam rapat ini. Kegiatan optimalisasi BMN dengan melibatkan peran
UMKM dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat Papua, serta di sisi lain juga meningkatkan
kapasitas kolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Pada segi pembiayaan, Kanwil
DJKN Papapbaruku juga sedang berkoordinasi dengan Special Mission
Vehicle (SMV) di kantor pusat yang terdiri
dari SMI, LPEI dan lain-lain untuk bekerja sama mendirikan Pojok SMV di Gedung
Keuangan Negara.
Dengan berbagai masukan yang membangun dari setiap perwakilan unit
eselon I ini, akhirnya beberapa agenda hasil kolaborasi untuk pemberdayaan UMKM
Papua pun telah ditetapkan. Beberapa poin penting hasil rapat program
pengembangan UMKM Papua yang akan diwujudkan oleh kolaborasi Kemenkeu-1 Papua
ini diantaranya yaitu :
l Pemanfaatan lahan BMN untuk membantu UMKM
l Pemberian bantuan kredit lunak untuk UMKM lewat program UMi
l Pemberian bantuan dan asistensi ekspor produk UMKM
l Pemberian bantuan dan asistensi Business Development Service dan
perpajakan
“Harapannya, setelah pertemuan ini, dengan mengetahui potensi peran yang dapat disumbangkan dan peluang untuk memberdayakan pengembangan UMKM, kita menjadi sangat
optimis dapat memberikan bantuan bagi UMKM Papua. Koordinasi internal
maupun eksternal kepada stakeholders yang mempunyai potensi
sebagai mitra pengembangan UMKM seperti Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Provinsi, dan program SMV”. Sambung Widiyantoro selaku Perwakilan
dari KPKNL Jayapura menutup kegiatan rapat kolaborasi
ini.