Jayapura – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura mengadakan sosialisasi persiapan revaluasi Barang Milik Negara (BMN) 2017-2018 pada Selasa, 28 Februari 2017 di aula Gedung Keuangan Negara Jayapura.

Dibuka oleh Mahdi, Kepala KPKNL Jayapura, acara yang mengambil tema Pelaksanaan Revaluasi BMN dalam Rangka Mewujudkan LKPP yang Akuntabel dan Berdaya Guna Bagi Pembangunan itu menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Papua, Papua Barat dan Maluku yaitu Rahmad Kurniawan, Kepala Bidang Penilaian dan Sopian Sumantri, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) III.

Dalam sambutannya Mahdi menyampaikan tujuan acara ini adalah memberikan gambaran secara umum terkait rencana pelaksanaan revaluasi BMN serta menyamakan persepsi dan menginformasikan kepada Satker hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka mendukung program revaluasi BMN  tahun 2017-2018.

“Melalui Revaluasi BMN  diharapkan dapat meningkatkan nilai BMN  dalam mendukung penerimaan negara” ujar Mahdi.

Selanjutnya Rahmad Kurniawan yang akrab dipanggil Qory memaparkan materi mengenai tujuan revaluasi BMN, obyek revaluasi BMN, dan target revaluasi BMN. Qory meminta Satker memastikan tim pendamping yang diterjunkan ke lapangan mengetahui detail dan lokasi aset sehingga meminimalkan kendala yang terjadi di lapangan.

“Pastikan pendamping yang ditunjuk tahu  lokasi aset dan bisa mengoperasikan SIMAK BMN” pesan Qory.

Pada kesempatannya, Sopian Sumantri menyampaikan materi tanggung jawab tim  pelaksanaan revaluasi BMN dan data-data apa saja yang dibutuhkan dalam revaluasi BMN. Sopian menegaskan Satker harus segera melakukan koreksi hasil revaluasi BMN ke dalam aplikasi SIMAK-BMN.

Kepala bidang PKN Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku Sudirman yang turut hadir ikut menegaskan kembali apa yang telah disampaikan Qory dan Sopian.

Satuan Kerja (Satker) di wilayah KPKNL Jayapura cukup antusias dalam menghadiri sosialisasi ini, dibuktikan dari peserta yang hadir mencapai hampir 2 kali lipat dari jumlah peserta yang diundang.

Mereka pun tak sungkan-sungkan menyampaikan kendala-kendala yang harus dimitigasi risikonya di lapangan, salah satunya Mayor H. Lumban Toruan dari Zeni Kodam (Ziidam) XVII/ Cenderawasih menyampaikan kendala ada  tanah yang sudah diperoleh dari adat namun hanya dapat dipakai tidak dapat dibeli sehingga tidak memiliki bukti kepemilikan.

Menanggapi hal tersebut, Mahdi mengarahkan agar tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan untuk diikutkan pada program sertifikasi.

Acara ditutup oleh Abdul Khalim Kepala Seksi PKN KPKNL Jayapura setelah sebelumnya dilakukan klarifikasi dengan Satker mengenai data BMN yang akan dilakukan revaluasi. Sinergi antara KPKNL Jayapura dan Satker akan diperkuat demi suksesnya pelaksanaan revaluasi BMN. 

(Penulis: Aditya Indrow, foto: N.M.S Nugroho)