Pada Tanggal 24
November 2022 Kementerian Keuangan mengadakan Konfrensi Pers Melalui Kanal
Youtube Kementerian Keuangan membahas Terkait Kinerja APBN Kita per November
2022. Banyak hal- hal penting yang dibahas dalam pelaksanaan Konfrensi Pers
kali ini. Mulai dari perkembangan kasus Covid-19 sampai dengan potensi risiko
tekanan global tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi untuk menjaga
kredibilitas APBN untuk selalu hadir di masyarakat dalam mengantisipasi serta
memitigasi berbagai tekanan dan risiko.
Berikut beberpa
Sorotan Pokok Bahasan Pada konfrensi Pers tanggal 24 Nomber 2022 antara lain :
a.
Pandemi Covid-19 global terkendali namun kasus
harian domestik kembali meningkat
Peningkatan kasus domestik perlu diantisipasi dengan
akselerasi program vaksinasi/boosters, di mana hingga 22 November 2022 tercatat
vaksin telah diberikan kepada 205,3 juta orang (75,9 persen) untuk dosis 1,
172,8 juta orang (63,8 persen) dosis 2, dan 66,9 juta orang (24,8 persen) untuk
vaksin boosters.
b.
Kinerja Ekonomi Indonesia Masih Tumbuh Kuat
Pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat di
tengah pelemahan prospek ekonomi global, Prospek pertumbuhan jangka pendek
masih cukup kuat, terefleksi baik pada sisi konsumsi maupun produksi, Sementara
itu, arus keluar di Pasar Obligasi Emerging Market dan Development Market masih
berlanjut.
c.
Peran APBN sebagai Shock Absorber
Kinerja baik APBN berlanjut hingga Oktober 2022. APBN
hadir di masyarakat, melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang
terakselerasi, Kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program
pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian, Sementara
Belanja Non-KL mencapai Rp917,7 triliun, Peran APBN sebagai shock absorber di
tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran
program perlindungan sosial tambahan, Sementara itu, realisasi Transfer ke
Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp679,2 triliun atau 84,4
persen dari Pagu, tumbuh sebesar 5,7 persen (yoy), Alokasi PC-PEN tahun 2022, Selanjutnya,
pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor
prioritas dan upaya pemulihan ekonomi.
d.
Pendapatan Negara Melanjutkan Kinerja yang Baik
Pertumbuhan pendapatan masih tinggi sebagai bukti pemulihan
ekonomi yang terus terjaga, sokongan harga komoditas yang masih di level
relatif tinggi, dan dampak berbagai kebijakan, Kinerja penerimaan pajak masih
tumbuh positif, konsisten sejak April 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi, Penerimaan
Kepabeanan dan Cukai terealisasi sebesar Rp256,3 triliun (85,7 persen dari
Pagu) atau tumbuh 24,6 persen (yoy). Penerimaan Bea Cukai meliputi Bea Masuk,
Bea Keluar dan Cukai masih tumbuh double digit didukung kinerja positif seluruh
komponen, Kinerja PNBP sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp476,5
triliun (98,9 persen dari Pagu).
Namun
demikian, potensi risiko tekanan global tetap perlu diwaspadai serta dimitigasi
untuk menjaga kredibilitas APBN untuk selalu hadir di masyarakat dalam mengantisipasi
serta memitigasi berbagai tekanan dan risiko. “Oleh karena itu, APBN sebagai
instrumen shock absorber harus diyakinkan kesehatannya. APBN sendiri ini, which
is terlihat dari tadi penerimaan kita
cukup baik, belanja kita tetap disiplin, kecuali yang untuk shock absorber dan
defisit kita yang jauh lebih. Tentu kita akan terus menjaga kewaspadaan ini dan
kita tidak hanya berpikir untuk tahun 2022 tapi kita sudah one year ahead untuk
2023 yang menurut berbagai proyeksi lembaga-lembaga internasional tahun depan
diperkirakan jauh lebih berat. Ini yang membuat kita harus waspada tidak untuk
menakut-nakuti tapi memang kita harus melihat dan mendengar dan melihat tren
itu untuk bisa merumuskan langkah-langkah menjaga ekonomi kita yang sedang baik
ini,” tegas Menkeu.
Konfrensi Pers secara lengkap
dapat disaksikan pada kanal Youtube Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Sumber : Siaran Pers: Kinerja
Baik APBN Masih Terjaga Dengan Kuatnya Pertumbuhan Penerimaan Dan Akselerasi
Belanja Serta Pembiayaan Yang Terkendali ditulis oleh Ibu Rahayu Puspasari Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi Kementerian Keuangan.