Jakarta - Kegagalan dalam perencanaan, berarti merencanakan kegagalan. Ungkapan tersebut tampaknya menjadi hal yang ingin dihindari oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V dalam pelaksanaan revaluasi Barang Milik Negara (BMN) tahun anggaran 2018. Untuk menghindari kegagalan dalam pencapaian target revaluasi BMN tahun 2018 yang hanya menyisakan satuan kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI, KPKNL Jakarta V menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan penilaian kembali BMN yang melibatkan para pemangku kepentingan di lingkungan Kemhan/TNI pada 24 Oktober 2017 di Kanwil DJKN DKI Jakarta.

Rapat koordinasi yang melibatkan para pimpinan 34 satker dan perwakilan Unit Organisasi (UO) Kemhan/TNI yang menjadi mitra kerja KPKNL Jakarta V dipimpin oleh Kepala KPKNL Jakarta V, dan dihadiri pula oleh perwakilan dari Direktorat Barang Milik Negara, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN DKI Jakarta serta perwakilan dari Pusat BMN Kementerian Pertahanan. Dalam sambutannya, Kepala KPKNL Jakarta V Sugiwanto menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Revaluasi BMN 2017 di lingkungan KPKNL Jakarta V, serta rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan Revaluasi BMN 2018 satker di lingkungan Kemhan/TNI. Menurut Sugiwanto, hingga saat ini, pengisian dan penyampaian formulir pelaksaan revaluasi BMN oleh satker di lingkungan Kemhan/TNI kepada KPKNL Jakarta V baru mencapai 4 Satker dari target  42 Satker. Masih minimnya jumlah satker yang menyampaikan formulir menjadi perhatian serius, sehingga perlu dievaluasi kendala yang dihadapi satker dalam pengisian formulir tersebut. Selain itu, Ia juga mengingatkan pada satker Kemhan/TNI agar dapat menyiapkan alokasi anggaran perjalanan dinas, karena untuk pendampingan pelaksanaan Revaluasi BMN 2018 biayanya dibebankan pada DIPA masing-masing kementerian/lembaga.

Mewakili Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Jati Wiryawan menyampaikan latar belakang serta tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanakan revaluasi BMN. Disamping itu, ia juga menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan revaluasi BMN di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta. Jati Wiryawan juga mengingatkan pentingnya pengisian formulir dengan tepat, karena akurasi data dalam formulir akan menentukan nilai wajar yang dihasilkan dalam proses penilaian.

Sementara itu, Analis Madya Bidang SIMAK BMN Pusat BMN Baranahan Kemhan Kolonel (T) Laut Bawon Widadi menyampaikan progres yang sudah dicapai satker di lingkungan Kemhan/TNI dari seluruh UO yang sudah melaksanakan revaluasi BMN pada tahun 2017. Bawon juga mengusulkan, agar pelaksanaan revaluasi BMN 2017 yang telah dilaksanakan  selama kurang lebih 3 bulan ini dapat dilakukan evaluasi sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat diatasi baik itu dengan perbaikan sistem atau perubahan peraturan, sehingga pelaksanaan revaluasi BMN pada 2018 dapat berjalan lebih lancar.

Pada bagian akhir acara dilakukan sesi diskusi/tanya jawab dari para pemangku kepentingan terkait teknis penyusunan rencana kegiatan, perhitungan rencana biaya, serta mekanisme kemungkinan perbantuan penilaian oleh KPKNL lain ataupun perbantuan pendampingan penilaian oleh satker/unit vertikal Kemhan/TNI di wilayah lain. Acara koordinasi ini akan dilanjutkan pada hari berikutnya dengan melibatkan para operator SIMAK-SIMAN serta penanggung jawab BMN pada satker Kemhan/TNI yang melaksanakan Revaluasi BMN pada T.A. 2018. (Teks/foto: Fajar)