Gorontalo (03/09) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo mendapatkan permintaan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah untuk menyampaikan best practice pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di wilayah KPKNL Gorontalo. Atas permintaan tersebut, Kepala KPKNL Gorontalo dengan didampingi Kepala Seksi Hukum dan Informasi serta Kepala Seksi Kepatuhan Internal membagikan pengalaman dan kiat dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring dengan menggunakan media telekonferensi.

Muhammad Askari, Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan pemberian layanan ke masyarakat dan dalam hal ini LPMP bertindak selaku pemberi layanan. “LPMP berinovasi dalam hal layanan namun jika masyarakat belum bisa menggunakan layanan ini, maka belum bisa dirasakan manfaatnya. Untuk itu perlu sosialisasi tentang layanan yang ada di LPMP sehingga masyarakat mengetahui dan bisa menggunakan”, ujar Askari.

Pada paparannya, Kepala KPKNL Gorontalo Diana Setiastanti  menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada KPKNL Gorontalo untuk berbagi pengalaman dalam mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020.

Selanjutnya Diana juga menjelaskan bahwa upaya KPKNL Gorontalo dalam meraih predikat WBK tidaklah mudah. “Pada tahun 2019, KPKNL Gorontalo lolos di tingkat Kementerian Keuangan namun gagal dalam meraih predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Di tahun 2020, kami belajar dari kegagalan, melakukan perubahan serta komitmen  bersama sehingga akhirnya dapat meraih predikat WBK” , jelasnya.

Diana juga memaparkan berbagai persiapan yang dilakukan mulai dari 6 (enam) area perubahan zona integritas, komitmen dari seluruh pegawai, program perubahan seperti SIAP (Sharing Informasi Antar Pegawai), peran pimpinan sebagai role model dalam setiap kegiatan yang senantiasa mengingatkan pegawai untuk melaksanakan nilai-nilai kementerian keuangan serta inovasi baik yang dikembangkan baik yang berbasis digital  maupun non digital dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna layanan.

Dalam sesi tanya jawab beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain terkait 6 (enam) area perubahan,  bagaimana inovasi know your employee, pengelolaan media sebagai sarana publikasi, pencapaian dan perhitungan nilai kinerja organisasi, kiat dalam menjawab dan memaparkan pada tim penilai.

LPMP Sulawesi Tengah berterima kasih atas sharing knowledge yang disampaikan dan merasa terinspirasi dengan paparan yang disampaikan. “Kami sangat terinpirasi dengan perubahan-perubahan yang dilakukan, dan semoga LPMP Sulawesi Tengah juga bisa meraih predikat WBK pada tahun 2021” , ujar Nunun selaku pembawa acara menutup kegiatan.  (mif/mt)