Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sekitar 70% wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Dengan luasnya wilayah perairan yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Sejak awal peradaban masehi, jalur pelayaran dan perdagangan di perairan Indonesia sudah terkenal di dunia sebagai wilayah perairan yang strategis dengan potensi ekonomi yang tinggi. Salah satu wilayah yang paling dikenal adalah wilayah Pesisir Timur Sumatera. Selain posisinya yang strategis, yaitu berada di antara kawasan Selat Malaka, Laut China Selatan dan Selat Karimata serta bersebrangan langsung dengan Semenanjung Malaysia, beberapa faktor lain seperti faktor geografis serta kondisi sosial yang mendukung, menjadikan wilayah ini bertumbuh menjadi pusat aktivitas perdagangan, politik dan juga budaya.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam kawasan tengah dari bentangan Pesisir Timur Sumatera, salah satu wilayahnya yaitu Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten yang terletak di wilayah timur Provinsi Riau, berjarak ±90 kilometer dari Kota Pekanbaru, Ibukota Provinsi Riau. Secara geografis, Siak terdiri atas sebagian kawasan pesisir pantai yang berdekatan dengan beberapa negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia-Malaysia-Singapura. Kondisi ini tentunya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, utamanya sebagai sarana transportasi perhubungan laut. Untuk menunjang sarana transportasi laut yang mumpuni, salah satu aspek penting yang tidak boleh absen adalah dermaga. Mungkin masih banyak yang belum familier, namun terdapat sebuah dermaga yang sangat strategis di Desa Mengkapan, sekitar 80 kilometer jaraknya dari pusat pemerintahan Kabupaten Siak. Kawasan ini lebih dikenal sebagai Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

Dermaga yang berada pada KITB merupakan salah satu Barang Milik Negara yang dimiliki oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Buton, salah satu kantor operasional dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja di bawah pembinaan KPKNL Dumai. Dermaga dengan luas lebih dari 4000 m² ini diperoleh melalui pendanaan dari APBN dengan nilai perolehan lebih dari 200 miliar rupiah. Sebagai dermaga bertaraf internasional yang bergerak di bidang jasa dermaga (jasa tambat dan jasa barang) serta pas kendaraan angkutan barang, berbagai sektor industri mulai dari industri pulp, hasil hutan, hasil karet, perikanan dan yang paling mendominasi yaitu industri kelapa sawit dari berbagai daerah di Provinsi Riau menjadi pengguna rutin jasa kedermagaan di Tanjung Buton. Para pelaku industri tersebut rutin menggunakan fasilitas kedermagaan di Tanjung Buton, khususnya untuk menunjang kegiatan ekspor. Tidak hanya dari industri setempat, pengguna jasa kedermagaan pada dermaga ini juga datang dari berbagai provinsi tetangga, seperti Jambi dan Sumatera Utara.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMN dan untuk menjalankan fungsi dermaga dengan maksimal, pada tahun 2021 telah dilaksanaan pemanfaatan BMN berupa sewa atas dermaga ini antara KSOP Kelas II Tanjung Buton dengan Pihak Ketiga yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Pemanfaatan BMN yang diperuntukan sebagai fasilitas pelabuhan ini, saat ini masih terus berlangsung sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Setiap bulannya rata-rata terdapat 15 sampai dengan 20 kapal yang merapat dan menggunakan jasa kedermagaan pada dermaga ini. Tidak hanya kapal domestik, namun juga kapal internasional yang berasal dari dan menuju ke sejumlah negara di Asia, Eropa dan Amerika. Tidak heran, karena saat ini dermaga industri yang berada di Provinsi Riau berpusat pada wilayah Dumai dan juga sudah mengalami over-capacity sehingga dermaga Tanjung Buton menjadi alternatif terbaik bagi kapal-kapal tersebut untuk merapat.

Pemanfaatan BMN yang tengah berjalan ini tidak hanya meliputi dermaga saja, tetapi juga meliputi BMN lainnya yang berada dalam kawasan industri tersebut, yaitu tanah persil seluas 5.7 Ha yang digunakan sebagai lapangan penumpukan, jalan khusus proyek untuk menunjang aktivitas lalu-lintas kendaraan angkutan barang serta bangunan pengamanan seperti pagar dan gedung jaga. Melalui pemanfaatan ini, BMN yang berada pada KITB tersebut telah menyumbangkan PNBP kepada negara lebih dari 7 miliar rupiah pada tahun 2021 dan masih akan berlanjut sampai dengan 2024 mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan peran DJKN sebagai revenue center, selain bertujuan untuk optimalisasi BMN, lebih jauh lagi melalui pemanfaatan ini tentu saja terselip harapan besar untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap perekonomian setempat. Dengan dilaksanakannya optimalisasi BMN, diharapkan kondisi dermaga, baik fasilitas maupun kejasaannya dapat terus berkembang dan meningkat, sehingga dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan khususnya bagi sektor perkebunan dan juga industri setempat yang dapat berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan baru serta dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat lokal. Pada akhirnya, diharapkan optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan pada dermaga Tanjung Buton ini, dapat menjadi sebuah Langkah yang cemerlang untuk membuka jalan pembagian arus transportasi industri melalui jalur laut di wilayah Riau agar kedepannya pergerakan industri dapat terus meningkat secara kualitas dan kuantitas, baik domestik maupun internasional.

Penulis : Dhyta Maya Angraeny