Dalam rangka pembangunan Island of Integrity Kemenkeu One in Bali, Perwakilan Kemenkeu Propinsi Bali menggelar acara sharing session pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Bertempat di aula Kanwil DJP Bali, Gedung Keuangan Negara II Denpasar, acara yang diselenggarakan pada Selasa, 11 April 2023 tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan ZI WBK-WBBM serta mendorong agar inovasi dapat direplikasi oleh satuan kerja Kementerian Keuangan di Propinsi Bali.

Acara yang dibuka oleh Kepala Kanwil DJP Bali ini, menampilkan beberapa sharing session. Sharing Session Pertama dari salah satu pegawai Kanwil DJP Bali, dalam paparanya di sampaikan Kanwil DJP Bali berinovasi dengan membuat aplikasi E-KYE yang menyimpan data pribadi seperti minat bakat, kesehatan, hobi, minat pekerjaan, dan lain-lain. Digitalisasi ini memudahkan atasan untuk mengetahui data pegawai yang tidak ada pada Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan dan Aktifa (SIKKA) DJP atau menu kepegawaian lainnya, dapat diakses kapan saja melalui jaringan kantor serta terjaga kerahasiaannya karena hanya untuk pegawai dan atasan langsung saja. Data LHKPN pegawai 2 tahun terakhir juga termasuk salah satu data yang dapat diakses pada aplikasi ini. Data akan tersimpan selamanya dan data pada aplikasi dapat diperbarui kapan saja. Hal ini memudahkan jika terjadi pergantian atasan karena atasan baru akan lebih mudah mengetahui kepribadian dan minat bawahannya sebelum melaksanakan dialog informal  yang bertujuan untuk mendorong hubungan antara atasan dan bawahan. 

Inovasi yang kedua aplikasi E-ZI Doc yaitu aplikasi penyimpanan seluruh dokumen yang diperlukan dalam penilaian WBK-WBBM. Kanwil DJP Bali melakukan pengembangan dengan penyesuaian terhadap LKE (Lembar Kerja Evaluasi) terbaru, perubahan user pada aplikasi, dan penambahan menu untuk mendownload seluruh dokumen sekaligus sehingga memudahkan untuk upload dokumen ke aplikasi DIA (aplikasi Itjen) saat penilaian. Upload dokumen pada E-ZI Doc dilakukan oleh anggota subtim, diverifikasi oleh sekretaris subtim,serta dimonitoring oleh Ketua Subtim dan Ketua Tim. Sekretaris Tim sebagai super user dapat melakukan semua fungsi jika dokumen belum lengkap. Hal ini berdampak signifikan terhadap evaluasi dan monitoring kelengkapan dokumen menjelang penilaian nantinya.

Sharing session yang kedua oleh Kepala KPP Pratama Denpasar Barat. Dalam paparannya, beliau menjelaskan 2 inovasi sesuai dengan Misi KPP Pratama Denpasar barat yaitu menjadi KPP Terunggul. Inovasi yg Pertama yaitu BIKER FRIENDLY, pelayanan harus berawal dari pagar kantor yaitu keramahan di mulai dari satpam yang mempunyai empati kepada wajib pajak seperti memberi salam dan memastikan kendaraan wajib pajak aman saat di parkiran dengan menutup jok motor dengan aluminium yg bertujuan melindungi jok motor dari sinar matahari, sehingga wajib pajak menjadi lebih nyaman. Inovasi yang kedua adalah BALI DAY, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 tahun 2018 tentang penggunaan baju adat Bali, juga untuk melestarikan budaya di KPP Pratama Denpasar Barat mewajibkan setiap hari kamis menggunakan pakaian adat Bali dan salam sapa dengan bahasa Bali ketika melayani wajib pajak. Seperti Rahajeng Semeng (selamat pagi), Punapi Gatre (apa kabar), Matur Suksma (terimakasih) dan Kalimat penyapaan lainnya.

Acara Sharing Session tersebut juga sebagai pembuka dari rangkaian kegiatan yang akan berlanjut di jajaran Perwakilan Kemenkeu Prop Bali, yang mana seluruh satuan kerja berpredikat WBK dan atau WBBM akan berbagi pengalamannya guna lebih mendorong satuan kerja lain yang belum berpredikat WBK-WBBM terutama dalam penciptaan ide-ide atau inovasi baru yang mendukung pelayanan.