Ketidakpastian
perkembangan varian Omicron hingga kini masih menjadi tantangan sehingga butuh
pengendalian risiko yang efektif khususnya dalam penanganan Covid-19, pemulihan
ekonomi, dan reformasi fiskal. Secara umum kinerja APBN di awal tahun 2022 mencatatkan
surplus dan ekonomi menujukkan pemulihan, didukung oleh PMI dan IKK yang terus
tumbuh, namun risiko tekanan global tetap harus dicermati.
Peningkatan
pemulihan ekonomi tergambarkan melalui PMI Indonesia yang mengalami ekspansi selama
lima bulan beruturut-turut didukung oleh adanya peningkatan permintaan dalam
negeri maupun ekspor, serta peningkatan tenaga kerja. Disamping itu, dipicu
pula dengan kenaikan harga komoditas energi yaitu batubara, gas, dan minyak
mentah brent. Komoditas unggulan Indonesia seperti nikel, cpo, karet pun
menunjukkan tren kenaikan harga. Adapun salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan
ketahanan ekonomi Indonesia yaitu neraca perdagangan Indonesia yang terus
mengalami surplus selama 21 bulan berturut-turut. Proyeksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia di tahun 2022 berdasarkan prediksi Kementerian Keuangan tumbuh
positif mencapai sebesar 4,8 – 5,5%. Strategi kebijakan APBN yang antisipatif
dan responsif didukung partisipasi masyarakat & sektor swasta mampu mengakselerasi
pemulihan ekonomi.
Sejalan
dengan percepatan pemulihan ekonomi, pendapatan negara mencatatkan kinerja
positif yang utamanya didorong oleh tumbuhnya penerimaan perpajakan, penerimaan
kepabeanan dan cukai serta PNBP. Peningkatan penerimaan perpajakan didukung
oleh pemulihan ekonomi dan low-based
effect sehingga pada bulan pertama tahun 2022 berhasil menghimpun
penerimaan mencapai sebesar Rp109,1 triliun. Hal serupa dengan Penerimaan
Kepabeanan dan Cukai per 31 Januari 2022 tumbuh signifikan mencapai Rp24,9
triliun, hal ini didorong kinerja positif seluruh komponen penerimaan. PNBP pun
menujukkan tren serupa mengalami peningkatan mencapai Rp22,0 triliun dipicu
dengan kenaikan pendapatan SDA.
Kinerja
belanja pemerintah pusat masih perlu diakselerasi karena dipengaruhi oleh
belanja KL. Namun disisi lain belanja Non KL (penyaluran subsidi energi) dan
realisasi TKDD mengalami perkembangan positif. Sampai dengan 31 Januari 2022 Belanja
Negara mencapai sebesar Rp127,2 triliun. Kinerja penyerapan bulan-bulan
berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi penyaluran bansos
untuk penanganan kemiskinan ekstrem, dan pelaksanaan berbagai program
penanganan covid dan pemulihan ekonomi.
Dari
sisi Pembiayaan APBN cenderung fleksibel seiring dengan kinerja fiskal yang
baik dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dari isu global, domestik dan
kondisi fiskal. Kebutuhan Pembiayaan dilakukan dengan terukur dan hati-hati di tengah
tekanan pasar keuangan, pengendalian utang dan pengelolaan kas negara (SAL dan
SILPA) terus dijaga lebih solid. Strategi pembiayaan utang tahun 2022
dilaksanakan secara oportunistik, fleksibel dan pruden.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) didesain fleksibel dan akuntabel sehingga responsif dan antisipatif menangani Covid-19 dan terus mendorong pemulihan ekonomi. Program PC PEN Tahun 2022 yang akan dimonitor secara intensif diperkirakan mencapai sebesar Rp456,62 triliun terbagi dalam tiga kluster. Dalam hal Penanganan Kesehatan diidentifikasi mencapai nominal sebesar Rp122,54 triliun dengan realisasi sejumlah program diantaranya lanjutan vaksinasi, perawatan pasien, insentif nakes, insentif perpajakan, penanganan Covid di daerah. Adapun kluster Perlindungan Masyarakat diantaranya dengan lanjutan program bansos, kartu pra kerja, BLT Desa, jaminan kehilangan pekerjaan, antisipasi perluasan Perlinsos. Disamping itu Penguatan Pemulihan Ekonomi melalui program padat karya, pariwisata/ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, Dukungan UMKM, PMN, insentif perpajakan. Penetapan kluster untuh tahun 2022 disederhanakan menjadi 3 kluster sebagai bentuk langkah Pemerintah agar lebih fleksibel dalam mengantisipasi dinamika prioritas kebutuhan.
Sumber : Kementerian Keuangan