Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Pulihkan Ekonomi Bersama APBN 2021
Isnyn Meila Rakhmy
Senin, 01 Maret 2021   |   916 kali

APBN sebagai instrument countercyclical telah bekerja keras untuk melawan pandemi, melindungi rakyat, serta memulihkan ekonomi dan dunia usaha. Lalu bagaimana peran APBN di tahun 2021 serta tantangan apa yang ditemui selama melawan Covid-19? Untuk menjawab pertanyaan ini, Kepala KPKNL Denpasar, Wahyu Nendro mengadakan Focus Group Discussion (FGD) secara daring pada Jumat (26/02). Kegiatan ini merupakan rangkaian kewajiban pejabat administrator di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan setiap triwulan. Tujuannya adalah untuk mendeliver kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, dapat tersampaikan ke seluruh pegawai. Mengusung tema “Kemenkeu Giat, Rakyat Sehat, Ekonomi Kuat”, menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen untuk bisa memastikan rakyat sehat dan ekonomi kuat. Melanjutkan tema FGD di beberapa triwulan sebelumnya, Wahyu mengajak para pegawai bersama membahas dan mengupas untuk memberikan gambaran bagaimana pemerintah merespon pandemi dan memastikan bahwa dampak yang ditimbulkan sangat minimal berdasarkan kebijakan yang sudah dan akan diambil oleh pemerintah.

 

Penyebaran Covid-19 saat ini masih menunjukkan tren naik baik secara nasional maupun global. Per tanggal 14 Februari 2021, angka kasus Covid-19 sudah mencapai 109,4 juta di mata global dan di Indonesia sendiri mencapai 1,2 juta. Di sisi ekonomi, proyeksi pertumbuhan PDB global masih diam di angka -3,5 per bulan Januari. Lalu bagaimana dunia merespon wabah ini? Wahyu menjelaskan, lebih kurang 196 negara di seluruh bagian dunia menggelontarkan stimulus secara masif. Sekitar 12 persen PDB dunia digunakan untuk stimulus fiskal. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tekanan ekonomi di Indonesia dinilai sebagai salah satu yang paling moderat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,1. Bahkan kontraksi ekonomi moderat ini menjadi salah satu yang terkecil diantara negara G20 dan Asean. Daya tahan ekonomi yang baik ini tidak lain didukung oleh kebijakan yang cepat, terukur, dan melalui extraordinary policy.

 

Penanganan Covid-19 oleh pemerintah saat ini mampu menopang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Pemerintah telah mengambil langkah yang cepat dan terukur untuk memastikan dampak pandemi dapat teratasi dan mendorong pemulihan ekonomi. Dapat diketahui dari kasus Covid-19 ini, banyak aspek kehidupan yang terdampak, baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keuangan. Extraordinary policy yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 menjadi salah satu keluaran pemerintah untuk mengatasi pandemi dari sisi Leadership. Ketentuan ini mengatur fleksibilitas APBN melalui pelebaran defisit APBN dari 3 persen menjadi 6,34 persen. Dengan adanya wabah Covid-19, maka banyak dampak yang dihasilkan. Mulai dari kegiatan produksi dan konsumsi ekspor impor yang terhambat sehingga, tidak ada cara lain kecuali apabila nantinya akan ada penambahan pembiayaan untuk memastikan bahwa bisa teratasinya dampak Covid-19. Oleh karena itu, pelebaran defisi APBN dilakukan untuk memastikan bahwa dampak Covid-19 dapat ditangani dengan baik.

 

Wahyu juga menjelaskan, APBN sangat berjasa dalam mengatasi Covid-19 dan memastikan adanya pemulihan ekonomi atas dampak yang ditimbulkan. Dalam prosesnya, pemerintah tidak berjalan sendiri. Dibangun sinergi antar institusi dan seluruh elemen bangsa baik melalui KSSK, Bank Indonesia, Lembaga Pengawas, DPR, hingga masyarakat di Indonesia. Pada triwulan kedua di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi cukup mendalam di angka -5,32. Melalui APBN dan Program PEN, pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga mengecil menjadi -3,49. Sampai dengan akhir tahun di triwulan keempat menjadi -2,19. Hal ini menjadi bukti bahwa APBN dan Program PEN mampu mendorong naik pertumbuhan ekonomi secara terus menerus. Melalui program-program ini, pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran pada tahun 2020 dan telah direalisasikan sebesar Rp 579,8 Triliun untuk berbagai penanganan baik kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, insentif usaha dan pajak, serta program prioritas.

 

Dilihat dari penggunaannya, realisasi APBN dan Program PEN cukup optimal dengan 83,4 persen dari pagu sebesar Rp 695,2 Triliun. Defisit dapat dikendalikan di angka 6,09 persen PDB dan terdapat SILPA, yaitu selisih kelebihan anggaran atau pembiayaan yang direncanakan dan tidak semuanya digunakan sebanyak Rp 234,7 Triliun. Nantinya, kelebihan ini akan digunakan untuk alokasi dana di tahun berikutnya. Wahyu memberikan informasi bahwa APBN menopang perekonomian melalui konsumsi pemerintah, rumah tangga, dan investasi publik. Bila dijabarkan kembali, alokasi perlindungan sosial secara tunai juga termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), insentif kartu prakerja, serta bantuan sosial tunai dan sembako. Manfaat perlindungan sosial juga dapat dirasakan oleh penduduk miskin dan rentan. Seiring berjalannya waktu, ekspor impor juga menunjukkan peningkatan secara bertahap. Di sisi produksi, sektor informasi dan komunikasi, dan sektor jasa kesehatan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. APBN dan Program PEN di Tahun 2020 telah banyak membantu sehingga pandemi Covid-19 dapat tertangani dengan baik.

 

Lalu bagaimana di tahun 2021? Tentunya pemerintah siap untuk menguatkan langkah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Bekal yang cukup di tahun 2020 akan dilanjutkan di tahun 2021. Di tahun ini, pemerintah telah membuat kebijakan vaksinasi masal, penguatan 3M dan 3T, serta optimis meskipun tetap waspada. Pandemi dapat dikendalikan dan aktivitas sosial dan ekonomi terus berangsur pulih. Wahyu berharap sambutan Presiden RI untuk tetap optimis dan percaya bahwa awal tahun 2021 akan menjadi titik balik permasalahan pandemi, dapat terwujud di tahun ini. Demi menjaga momentum pemulihan, pemerintah telah menyiapkan arah kebijakan strategis melalui akselerasi vaksinasi yang ditargetkan sampai dengan Maret 2022 dan penguatan program-program stimulus ekonomi. Program PEN dan paket-paket kebijakan dunia usaha akan terus dilakukan untuk mendorong lebih jauh pemulihan dan mengantisipasi tekanan pandemi. Alokasi dana juga naik menjadi Rp 688,33 Triliun untuk menjaga momentum dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang tren-nya sudah naik dan akan terus berjalan.

 

Reformasi pasca Covid-19 juga mutlak diperlukan. Hal ini harus dilakukan untuk mengembalikan potensi ekonomi dari sisi supply, yaitu kualitas SDM, infrastruktur, dan reformasi birokrasi atau regulasi. Wahyu menyampaikan, ketika mengalami pandemi dan berada dalam zona krisis maka kita harus merespon untuk segera pulih dan melakukan perbaikan. Salah satu faktor yang diharapkan akan menopang proyeksi pertumbuhan di tahun 2021 pada implementasi reformasi struktural adalah dengan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

 

Secara garis besar, Wahyu menjelaskan pemerintah melalui APBN dan Program PEN-nya mampu menopang dan meminimalkan dampak yang mungkin timbul dari kontraksi ekonomi. Ketika aktifitas ekonomi berkurang dan dampak yang dirasakan oleh pebisnis atau pelaku ekonomi dan masyarakat khususnya miskin dan rentan, dapat tertangani dengan baik. Dan dari kebijakan yang ada, pemerintah mampu mendorong dan memulihkan ekonomi. Yang diharapkan di tahun 2021, agar Indonesia masuk ke zona positif pertumbuhan ekonominya dan dilakukan akselerasi serta percepatan. Wahyu juga berharap kebijakan pemerintah yang sudah dan akan dibuat dapat menyelesaikan permasalahan perekonomian di Indonesia secara umum.

 

Kegiatan FGD dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama pegawai KPKNL Denpasar. Soman Akhmadi, pelaksana di Subbagian Umum bertanya terkait pengelolaan anggaran di KPKNL Denpasar yang sempat mengalami beberapa perubahan. Menjawab hal ini, Wahyu menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan bentuk dari realokasi anggaran. Hal ini memang perlu dilakukan karena ada kebutuhan khusus yang nampaknya masih memerlukan tambahan anggaran. Program-program di KPKNL Denpasar akan di profile sesuai dengan kebutuhan sehingga sekiranya bisa direalokasi secara umum kegiatannya dan tidak akan mengganggu target yang ada. Realokasi ini juga menjadi contoh bahwa di daerah dan level kantor pun juga dapat ikut merasakan dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.

 

Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Wiji Yudhiharso Kusumoputro, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, terkait stimulus fiskal dan vaksinasi yang diimplikasikan dapat sukses memperbaiki defisit keuangan neraca negara. Menurut Wahyu, beliau yakin bahwa langkah yang diambil pemerintah merupakan langkah terbaik yang telah dilakukan demi pemulihan Indonesia. Pemerintah telah mengerahkan seluruh tenaga untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat divaksinasi sesuai target. Wahyu juga mengajak agar selalu optimis dan berkontribusi dari cara yang paling sederhana. Dengan menjaga diri kita sehat, mengikuti arahan pemerintah akan protokol kesehatan, dan mendukung adanya program vaksinasi, merupakan bagian harapan dan usaha pemerintah untuk memastikan pemulihan ekonomi.

 

Menutup kegiatan, Wahyu berpesan agar seluruh pegawai dapat mengetahui dan memahami betul apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah melalui instrument penting berupa APBN dan Program PEN sehingga pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait langkah pemerintah dalam menangani Covid-19 dan berjuang memulihkan pertumbuhan ekonomi.

 

 

(Tim Humas KPKNL Denpasar)

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini