Rabu (15/6), KPKNL Cirebon melaksanakan rapat koordinasi dan monitoring dan evaluasi program percepatan sertipikasi BMN Tahun 2022. Kegiatan rapat ini dilaksanakan secara luring di ruang rapat lantai 1 KPKNL Cirebon. Koordinasi, komunikasi dan sinergi merupakan langkah nyata dari Kolaborasi antara DJKN selaku pengelola BMN, satker Kementerian/Lembaga selaku pengguna BMN dan ATR/BPN selaku institusi yang berwenang dalam proses pensertipikatan tanah. Dalam rangka pencapaian target percepatan sertipikasi BMN tahun 2022, KPKNL Cirebon mengundang satuan kerja Kantor Pertanahan di Wilayah Ciayumajakuning, BBWS Cimanuk Cisanggarung, Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I dan III Jawa Barat.

Rapat dipimpin oleh Kepala KPKNL Cirebon Dwi Wahyudi dan didampingi Kepala Seksi Pengelelolaan Kekayaan Negara Noor El Hasani beserta staf. Dwi Wahyudi Kepala KPKNL Cirebon menyampaikan bahwa rapat koordinasi dapat dilaksanakan secara luring dapat membahas serta mencari solusi secara lebih detail.

"Terpenting saat ini yaitu kita harus sama – sama paham atas tugas kita. Mari diskusikan bersama-sama dan mencari solusi terbaik, harapannya dengan dilaksanakan rapat ini terdapat kemajuan", lanjutnya.

Selanjutnya dalam rapat koordinasi ini Noor El Hasani Kepala Seksi PKN menyampaikan beberapa progres obyek tanah BMN yang akan dilakukan pensertipikasian di tahun 2022 dan dilanjutkan diskusi dengan Stakeholder KPKNL Cirebon. KPKNL Cirebon memiliki target 181 bidang tanah BMN yang akan disertipikatkan oleh KPKNL Cirebon pada tahun 2022.

Kegiatan sertipikasi BMN merupakan implementasi atas Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dimana disebutkan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Sertipikasi tanah merupakan bentuk pengamanan BMN dimana tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.