Cirebon – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Cirebon) mendapat kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Barat Nuning SR. Wulandari pada Selasa (17/4). Nuning didampingi Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi R.B. Sigit Budi Prabowo, Kepala Seksi Pengelolaan kekayaan Negara 3 Ilma Diana Dewi, Kepala Seksi Informasi Tantri Dewayani dan beberapa staf Kanwil DJKN Jawa Barat  melakukan kunjungan kerja ke KPKNL Cirebon dalam rangka pembinaan dan monev Revaluasi BMN.

Dengan ramah, Nuning menyapa seluruh pegawai KPKNL Cirebon dan memulai kegiatan pembinaan. Materi pembinaan dibagi menjadi tiga sesi acara, yaitu pembinaan kepada seluruh pegawai KPKNL Cirebon, pengarahan dan pembinaan khusus kepada pejabat lelang dan pengarahan terkait kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) revaluasi BMN.

Sebelum acara inti pertama, Kepala KPKNL Cirebon Siswanto menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih karena kehadiran Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat beserta jajarannya dapat memberikan tambahan semangat dan motivasi bagi pegawai KPKNL Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Siswanto juga melaporkan satu persatu hasil capaian kinerja yang diperoleh oleh KPKNL Cirebon kuartal I tahun 2018, dimana seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah melampaui target di Q1, kecuali IKU persentase hasil lelang.

Menanggapi beberapa hal terkait capaian kinerja KPKNL Cirebon khususnya capaian lelang, Nuning menyatakan bahwa lelang memang berat tantangannya, tetapi harus ada usaha untuk meningkatkannya. Untuk semua pegawai, ia mengatakan bahwa semua pegawai punya peran masing-masing dalam mendukung tercapainya kinerja organisasi. Diharapkan semua pegawai menyadari bahwa mereka punya kemampuan yang lebih dari apa yang diperkirakan. “Jangan pernah merasa tidak bisa, karena sebenarnya kita bisa. Kreasi, inovasi dan pengembangan diri harus selalu ditingkatkan. Peran seksi Kepatuhan Internal harus lebih aktif. Harus ada kolaborasi dan kerja sama yang baik diantara seksi untuk kepentingan organisasi,” ujarnya.

Nuning menghimbau kepada seluruh pejabat lelang agar dalam memberikan pelayanan lelang, selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Terkait, revaluasi BMN tahun 2017–2018, Nuning menekankan pentingnya komitmen penyelesaian revaluasi BMN yang harus dijaga meskipun tingkat kesulitannya tinggi. Untuk itu perlu ditetapkan target waktunya sebagai salah satu pemicu penyelesaian tugas, namun harus diperhatikan juga kualitasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa hasil temuan secara random oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan penilaian seluruh KPKNL masih banyak ditemukan kekurangan dan kesalahan. Untuk meminimalisir kesalahan, sesuai arahan Direktur Jenderal Kekayaan Negara diharapkan peran aktif seksi Kepatuhan Internal (KI) dalam membantu memeriksa kelengkapan dan kualitas laporan penilaian apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan.

Selain itu, tahap-tahap penyelesaian laporan penilaian juga harus diperhatikan dan dijalankan sesuai ketentuan yaitu secara bertahap dari tahap pertama di internal tim sampai tahap terakhir yaitu pemeriksaan pada Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) yang dipimpin oleh kasi Penilaian bekerja sama dengan Kasi PKN, sehingga dihasilkan laporan yang baik, benar dengan kualitas yang baik pula.

Dirinya juga meminta agar  apa yang menjadi saran Tim Monev Kanwil DJKN Jawa Barat dapat dijadikan pedoman bagi KPKNL untuk segera memperbaiki laporan-laporan yang belum sesuai  sehingga menjadi laporan penilaian yang lebih berkualitas.

Kepala Bidang KIHI Sigit menambahkan agar peran Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Cirebon  lebih ditingkatkan lagi dengan mencontohkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Bidang KIHI saat ini sebaiknya dilakukan oleh Seksi KI, sehingga jumlah yang diteliti lebih banyak lagi. Bidang KIHI melaksanakan hal ini dalam rangka menindaklanjuti Video Conference oleh Dirjen Kekayaan Negara, Sekretaris DJKN, Direktur BMN dan Direktur Penilaian dua bulan yang lalu.

Sigit menyampaikan Bidang KIHI melaksanakan kegiatan ini semata-mata karena Bidang KIHI Kanwil DJKN Jawa Barat  ingin agar temuan Inspektorat Jenderal atas hasil Revaluasi BMN pada beberapa KPKNL tersebut tidak diketemukan di Wilayah Jawa Barat, sehingga  diharapkan dapat mendukung Kemenkeu  dalam memperoleh opini tertinggi dari BPK dengan kualitas yang lebih baik. (Foto dan naskah : Tim seksi HI: Fitri/Airijah)