Bukittinggi – Reformasi birokrasi merupakan langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Aspek manajemen perubahan menjadi bagian dari tujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk menjadi lebih berintegritas. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan integritas adalah salah satu hal yang sangat penting.

Hal lain yang juga sangat berperan dalam penguatan integritas adalah ikut berperan menjadi trigger melalui pengembangan budaya dan cara kerja. Peran sebagai trigger perlu dijalankan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan membangun budaya kerja dalam perbaikan layanan untuk menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai salah satu upaya peningkatan dalam melakukan terobosan untuk menciptakan tataran best practice dalam pembangunan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar kegiatan talkshow “Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi menuju Birokrasi Berskala Dunia (World Class Bereucracy)", bertempat di Gedung C, BPOM Pusat, Jakarta, pada Kamis (24/9).

Kegiatan yang diselenggarakan BPOM tersebut mengundang dua narasumber, yakni Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi yang berlangsung secara daring dan dimoderatori oleh Direktur Registrasi Pangan Olahan BPOM, Anisyah.

KPKNL Bukittinggi selaku narasumber, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Dian Marudut, Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Januardo S, dan Kepala Subbagian Umum, Novera Bona Putra. Dalam kegiatan tersebut, Dian memaparkan hal-hal dalam mewujudkan pembangunan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas melalui internalisasi nilai-nilai organisasi untuk mewujudkan budaya kerja yang selaras dengan tujuan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas.

Untuk diketahui bahwa penyelenggaraan kegiatan talkshow BPOM tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi Zona Integritas melalui benchmarking unit kerja yang telah meraih predikat WBK/WBBM dan mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dengan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. (crn)