Jakarta – Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada
instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk
mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan
korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan
pemerintahan yang memberikan pelayanan bersih dan melayani, Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi ikut serta dalam tahapan seleksi
untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam hal
ini, KPKNL Bukittinggi berhasil meraih predikat WBBM Tahun 2019.
Kegiatan Apresiasi
dan Penghargaan ZI Meunuju WBK/WBBM Tahun 2019 yang dipolopori oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan bagian kegiatan
dalam memperingati Hari Antri Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2019. Kegiatan
yang berlangsung pada Selasa (10/12) bertempat di Birawa Assembly Hall, Hotel
Bidakara Jakarta ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin. Dalam sambutannya, Wapres
menyampaikan bahwa pemberian penghargaan kepada unit kerja yang berhasil
membangun zona integritas diharapkan akan memacu seluruh unit kerja baik di
lingkungan pemerintahan, lembaga maupun, pemerintah daerah agar terus berupaya melakukan
perbaikan birokrasi dan mencegah praktik korupsi sehingga dapat mewujudkan
pelayanan publik yang bersih dan prima.
“Dengan predikat unit
kerja WBK/WBBM, unit kerja Saudara menjadi ikon perubahan birokrasi sehingga
gerak langkah yang Saudara lakukan akan dilihat oleh seluruh stakeholder dan
Saudara harus terus memegang teguh integritas di dalam penyelenggaraan
pemerintah,” pesan wapres.
Dalam kesempatan yang
sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo
menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan
reformasi birokrasi di Indonesia dan diharapkan mampu mengembangkan budaya kerja
anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan layanan publik yang lebih
berkualitas. “Peningkatan jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM
dari tahun ke tahun menjadi wujud kongkrit dari komitmen setiap
kementerian/lembaga untuk membangun program reformasi birokrasi,” pungkas
Tjahjo. (hms/crn)