Bogor – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengingatkan mahasiswa khususnya mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai pemuda Indonesia memiliki amanah yang besar yaitu mengelola kekayaan negara. “DJKN datang kesini memberikan ilmu tentang kekayaan negara yang jarang didapat dari bangku perkuliahan. DJKN datang ke sini untuk mengingatkan pemuda indonesia bahwa kita sebagai pemuda indonesia memiliki amanah yang sangat besar yaitu mengelola kekayaan negara,” kata Sarwindu, mahasiswa Departemen Manejemen IPB saat memberikan kesan dalam acara DJKN Goes to Campus pada Kamis (7/5) di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga Bogor.

Senada dengan Sarwindu, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Citra mengatakan dengan adanya acara DJKN Goes to Campus ini dirinya menjadi lebih tahu apa apa saja kekayaan Indonesia. Ia juga mengetahui bagaimana kinerja penghitungan kekayaan Indonesia. “Selain itu, dari simulasi lelang saya jadi mengetahui bagaimana cara lelang itu sendiri dilakukan. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari seminar hari ini,” ujarnya.

Pada tahun keempat penyelenggaraan DJKN Goes to Campus ini, DJKN kembali ke Bogor untuk menyapa para civitas akademika IPB. Tema “Peran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dalam Perekonomian Indonesia” berhasil menarik rasa ingin tahu masyarakat IPB. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta seminar yang memenuhi Auditorium Andi Hakim Nasoetion.

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IPB Lukman M. Baga menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kementerian Keuangan ini merupakan satu titik awal acuan bagi para mahasiswa untuk bisa melihat begitu banyak isu-isu yang perlu diperhatikan, dikembangkan, dan diteliti. Melalui kegiatan ini, Lukman juga berharap akan muncul ide-ide dan gagasan brilian di kalangan mahasiswa untuk  bisa melakukan kajian terkait dengan isu-isu strategis dalam konteks penguatan kekayaan negara. “Dan ini juga merupakan ranah kajian yang saya kira sangat baik untuk dikembangkan,” ungkapnya.

Untuk memuaskan rasa penasaran peserta Goes to Campus, DJKN menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten di bidang pengelolaan kekayaan negara yaitu Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan Nuning Sri Rejeki Wulandari, Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara II Asep Suryadi, dan Kepala Seksi Kekayanan Negara Dipisahkan IIC Sri Yuwono Hari Sarjito.

Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan Nuning Sri Rejeki Wulandari memberikan gambaran umum proses bisnis yang dilaksanakan DJKN dengan berfokus pada beberapa isu strategis seperti penyusunan Undang-Undang (UU) mengenai pengelolaan kekayaan negara dan penyusunan neraca sumber daya alam. Nuning juga membahas mengenai aset pada IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).  Sesuai dengan isi PP Nomor 66 tahun 2013, kekayaan IPB juga meliputi Barang Milik Negara (BMN). “Oleh karena itu, IPB berkewajiban untuk melakukan pengelolaan BMN dengan optimal,” tegasnya di hadapan peserta.

Penjelasan mengenai pengelolaan BMN lebih dipertajam pada sesi berikutnya. Untuk memberikan gambaran yang baik atas nilai barang milik negara, Asep menyajikan data nilai BMN di 87 kementerian dan lembaga yang mencapai nilai sekitar 1800 triliun rupiah. Nilai BMN IPB sendiri sekitar 2 triliun rupiah. Nilai BMN IPB ini merupakan bagian dari laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait kualitas laporan kementerian dan lembaga, Asep menyampaikan bahwa DJKN senantiasa berupaya mendukung peningkatan kualitas laporan kementerian dan lembaga. “(Laporan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri terlihat mengalami peningkatan yang cukup bagus,“ ungkap Asep. Laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Topik ketiga disajikan oleh Hari dengan singkat namun komprehensif. Hari menjelaskan  mengenai kekayaan negara dipisahkan (KND) yang dijadikan Penanaman Modal Negara (PMN). Nilai KND yang per 31 Desember 2014 mencapai sekitar 1300 triliun rupiah, tersebar dalam beberapa institusi, antara lain 126 BUMN, Bank Indonesia, Badan Layanan Umum, lembaga-lembaga keuangan internasional, dan lembaga penjamin pinjaman. Pada tahun 2015 ini, nilai PMN ke BUMN mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sekitar 80 triliun rupiah. “Tujuannya untuk melakukan pembangunan sektor-sektor unggulan pemerintahan Jokowi-JK,” jelas Hari. Dengan mengucurkan dana ke BUMN, negara mendapat beberapa manfaat baik langsung maupun tidak langsung seperti deviden, pajak penghasilan, kapitalisasi pasar modal, dan Coorporate Sosial Responsibility (CSR) BUMN.

"Tujuan kegiatan ini adalah memperkenalkan tugas dan fungsi DJKN, prinsip pengelolaan kekayaan negara secara umumnya dan memberikan wawasan kepada civitastas akademika IPB agar lebih paham tentang pengelolaan kekayaan negara," ujar Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Abdul Manaf saat memberikan sambutan. Ia menjelaskan berdirinya DJKN pada tahun 2006 langsung mendapatkan tugas berat untuk melakukan penertiban BMN dan memperbaiki pengelolaan BMN. Penertiban BMN yang ditandai dengan inventarisasi dan penilaian BMN yang dilakukan DJKN menjadi pondasi awal menuju pengelolaan BMN yang lebih baik dan optimal.

Di penghujung acara, KPKNL Bogor menggelar simulasi lelang. Seluruh peserta mengikuti simulasi lelang dengan antusiasme tinggi. Hal ini untuk lebih mengenalkan lelang kepada masyarakat umum khususnya mahasiswa bahwa lelang merupakan salah satu tusi DJKN. (Meli/Hakim/Bend/Johan-Humas)