Bogor – Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor Dodo Sukandar mengharapkan agar kantor pertanahan dapat berkoordinasi  dengan satuan kerja guna mencari jalan keluar dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi. “Perkembangan dan hambatan-hambatan yang muncul di lapangan hendaknya dikomunikasikan, baik secara formal maupun informal sehingga KPKNL bersama kantor pertanahan dapat secara aktif mencarikan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi,” ujarnya ketika membuka kegiatan rapat dan forum diskusi mengenai sertifikasi tanah Barang Milik Negara (BMN) antara kantor pertanahan dan satuan kerja  di wilayah kerja KPKNL Bogor pada 24 Januari 2014 di Bogor.

Melalu forum yang dihadiri oleh perwakilan dari kantor pertanahan dan satuan kerja (satker) Kejaksaan Negeri Cibinong, Kepolisian Resort dan satker Kementerian Agama ini diperoleh informasi adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh satker-satker.  Beberapa satker mengungkapakan permasalahannya, diantaranya adalah satker Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi  yang  tanahnya belum dapat diterbitkan sertifikat dikarenakan sebelumnya telah terbit sertifikat meskipun pada kenyataannya sertifikat yang pernah muncul itu telah dinyatakan mati oleh kantor pertanahan.

Guna memastikannya, kantor pertanahan berpendapat hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Pada KPP Pratama Depok, bidang tanah yang diperoleh melalui pembebasan tanah tahun 1970 ternyata belum mendapat pengesahan dari kepala daerah setempat. Atas permasalahan ini, kantor pertanahan menyarankan agar KPP Pratama Depok membuat laporan kehilangan terlebih dahulu dari kepolisian.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pelayanan Kekayaan Negara KPKNL Bogor Muliawaty Andayani mengatakan bahwa capaian sertifikasi tahun 2013 adalah sebanyak 19 sertifikat dari rencana target sertifikasi 31 bidang tanah. Lebih lanjut, Nini, demikian sapaan akrabnya menegaskan bahwa sisa target 2013 sebanyak 12 bidang tanah akan di-carry over ke tahun 2014. Di akhir kegiatan, kantor pertanahan dan satuan kerja menandatangani berita acara verifikasi dan validasi (VerVal) target nominatif tahun 2014 dan seluruh kantor pertanahan di wilayah KPKNL Bogor berkomitmen untuk  menyelesaikannya di tahun 2014. (oleh: Hari Santosa, Foto: Jamal Saptaji/edited/putra/bas)