KPKNL Bogor mengadakan sosialisasi Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZIWBK/ WBBM). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai KPKNL Bogor melalui media daring Zoom Conference ( 26/07/2021)

Rapat dibuka oleh Kepala KPKNL Bogor, Dodok Dwi Handoko, dengan memberikan  motivasi agar tetap semangat seraya tetap produktif dalam proses pelayanan selama pandemi Covid-19. Selanjutnya, Dodok juga menyampaikan bahwa agenda sosialisasi ini dilaksanakan sebagai pra persiapan rencana kerja program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari  Korupsi  (ZI WBK)  pada KPKNL Bogor   yang berkesempatan untuk turut serta mengikuti pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi pada tahun 2022.

"Agenda ZI WBK bukan diperuntukkan bagi satu orang atau kantor, namun dapat melekat bagi masing-masing pribadi pegawai KPKNL Bogor dalam kehidupan sehari-hari. Saya harapkan setiap Pegawai agar dapat beradaptasi dengan segera terhadap perkembangan teknologi saat ini terutama dalam hal-hal yang menunjang pekerjaan." ujar Dodok.

Narasumber dari Bagian OKI Sekretariat DJKN, Dwi Asmoro, menyampaikan pemaparan terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK/WBBM). Ia menggarisbawahi bahwa Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, di mana reformasi birokrasi tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Sehingga untuk mendukung percepatan tercapainya sasaran hasil tersebut, diharapkan seluruh unit kerja dapat melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Selain itu, Dwi juga menambahkan bahwa dalam proses untuk mencapai predikat ZI-WBK/WBBM akan ada penilaian dan penetapan zona integritas melalui beberapa tahap sistematis, mulai dari proses usulan sampai dengan proses Reviu TPN oleh Kemenpan, Ombudsman hingga KPK.

"Untuk itu, selain diperlukan komitmen seluruh pegawai baik ASN maupun PPNPN agar selalu konsisten dalam pembangunan ZI WBK/WBBM, juga perlu kiranya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana," siimpul Dwi dalam akhir paparannya.

Di akhir acara sosialisasi, Kepala KPKNL Bogor menginstruksikan kepada jajarannya agar bekerja sama dan bersinergi serta mempersiapkan untuk bersiap diri menyongsong penilaian unit kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2022 dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas (ZI)  Menuju WBK/WBBM.