Bogor – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2019 dan Piagam Manajemen Risiko Para Pejabat Eselon III (Kemenkeu-Three) di jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat (Kamis,31/1/2019). Acara yang dilaksanakan di Aula KPKNL Bogor ini merupakan tindak lanjut penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya di Kantor Pusat DJKN.

Acara dipimpin oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat , Nuning SR Wulandari, didampingi oleh para Kepala Bidang/Kepala Bagian Umum pada Kanwil DJKN Jawa Barat dan dihadiri oleh para Kepala KPKNL dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat serta para Pejabat Eselon IV pada KPKNL Bogor.

Usai penandatanganan, Kakanwil menyampaikan arahan kepada jajaran Kanwil DJKN Jawa Barat untuk menyambut tantangan di tahun 2019 dengan semangat dan rasa optimis meskipun tahun 2019 bukanlah merupakan tahun yang mudah. Hal ini terkait adanya tugas yang harus segera diselesaikan yaitu tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan Revaluasi Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, tahun 2019 jajaran DJKN menghadapi target yang lebih menantang (challenging) atau mengutip istilah Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata, adalah target yang menggairahkan jika dibandingkan dengan target tahun 2018. Menurut Nuning, target yang menantang ini karena adanya peningkatan target bahkan peningkatan tersebut ada yang mencapai 100% hingga 200%. Beberapa target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menantang itu  antara lain nilai utilisasi, PNBP pengelolaan aset, pokok lelang dan piutang negara.

Nuning juga menyampaikan kabar gembira dan memberikan apresiasi atas pengelolaan kinerja DJKN yang telah meraih prestasi sebagai terbaik ketiga dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian pengelolaan kinerja ini berdasarkan hasil survey terhadap para pegawai dan penilaian kesehatan organisasi dari pihak eksternal. Nuning berharap, prestasi DJKN dapat lebih meningkat pada periode-periode berikutnya.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pembahasan tentang target IKU yang telah ditetapkan, pembebanan biaya penyelenggaraan kegiatan secara full cost dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, sesuai nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu dan diskusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing KPKNL.(Teks/Foto: Sodi/Tim Seksi HI KPKNL Bogor).