Di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Direktorat Jenderal Kekayaan Neagra (DJKN) dituntut untuk terus berinovasi agar ekonomi negara tetap berjalan.  Hal ini membuat peran dan fungsi DJKN menjadi semakin esensial, terutama mengingat bahwa DJKN berperan strategis dalam menjaga tata kelola serta mengokupansi nilai  tambah pengelolaan investasi pemerintah dan mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian keuangan -dalam hal ini DJKN- dibantu oleh beberapa agen khusus, salah satunya adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau lebih dikenal dengan PT SMF. PT SMF merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, yang didirikan untuk mewujudkan salah satu program pemerintah dalam penyediaan rumah untuk kesejahteraan masyarakat. SMF mengemban tugas sebagai special mission vehicle (SMV), dan harus dapat menjadi bagian dari fiscal tool pemerintah dalam menyediakan dana – jangka menengah/panjang, guna membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui sekuritisasi dan pembiayaan. Melalui Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF diharapkan dapat meningkatkan volume penerbitan KPR, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga dapat mendukung ketersediaan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan kata lain, PT SMF sebagai SMV DJKN dapat menjadi stimulus untuk membangkitkan kegiatan perekonomian masyarakat di masa pandemi ini.

Salah satu contoh keterlibatan DJKN dan PT SMF dapat dilihat dalam rencana pembiayaan homestay Desa Wisata Kampung Agro Edu Wisata Organik (AEWO) yang terletak di Kampung Ciharashas, Mulyaharja, Kota Bogor.  Dengan menggabungkan lokasi yang strategis dan pemandangan alam berupa hamparan sawah yang menyejukkan mata, Kampung AEWO menawarkan potensi destinasi wisata alam yang aman dan sehat di era pandemi COVID-19 ini. Adapun aktivitas rekreasi seru yang ditawarkan di kawasan yakni trekking menyusuri perkebunan, bukit, berjemur lalu diakhiri dengan panen padi organik dan ngaliwet di tengah sawah.

Rencana strategis pembiayaan homestay Desa Wisata Kampung AEWO tersebut pun dengan serius dijajaki oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pariwisata dan KPKNL Bogor yang menggandeng PT SMF selaku special mission vehicle milik Kementerian Keuangan. Dalam jajak pendapat terakhir yang digelar pada hari Jumat, 04 Juni 2021, di tengah kampung wisata AEWO, PT SMF menekankan Program Pembiayaan Homestay di destinasi wisata. Program ini merupakan bentuk dukungan SMF terhadap program Pemerintah dalam hal pengembangan kawasan wisata. PT SMF bekerjasama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata) sebagai wadah komunitas penggiat wisata.

Lebih lanjut lagi, PT SMF menyatakan bahwa Program Pembiayaan Homestay diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat penggiat wisata untuk membangun/memperbaiki kamar rumah yang akan disewakan kepada wisatawan sehingga dapat mendatangkan penghasilan bagi pemilik dan menciptakan lapangan kerja.

Seperti yang kita ketahui bersama, sektor pariwisata mengalami dampak yang paling besar dikarenakan pandemi yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena hilangnya kurang lebih 85 % pengunjung dan imbasnya adalah lesunya perekonomian daerah sekitar dan kurangnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana di lokasi. Namun, saat ini geliat pariwisata mulai dipertimbangkan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pariwisata pun mulai merancang alokasi anggaran untuk menghidupkan kembali Desa Wisata Kampung AEWO di Mulyaharja tersebut. alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan sarana prasarana guna mengembangkan wisata alam di Kampung Ciharashas, Mulyaharja. Diharapkan, sektor pariwisata ini mampu menggerakkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat setempat karena memiliki efek pengganda bagi perekonomian masyarakat dan melibatkan banyak tenaga kerja. Namun saat ini, realisasi anggaran ini masih terkendala di bagian sumber pembiayaan dan pihak mitra yang akan mengeluarkan dana pembiayaan tersebut.

Oleh karena itu, di tengah perkembangan ekonomi yang masih belum stabil dan dituntutnya gerak cepat pemerintah untuk lebih dinamis dan inovatif dalam membantu menstabilkan ekonomi baik dari sisi makro dan mikro, DJKN melalui unit vertikalnya yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) tidak hanya menjalankan konsep kerja Business as usual, melainkan juga menjalankan usaha yang lebih demi memastikan utilisasi aset negara termasuk juga menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan juga PT SMF sebagai unit khusus Kemenkeu yang dapat menyediakan pembiayaan. Diharapkan sinergi yang sedang dijajaki oleh Pemkot Bogor, Pokdarwis Mulyaharja, KPKNL Bogor, dan PT SMF ini dapat membawa hasil yang positif dan mampu membantu menghidupkan kembali gairah pariwisata di kota Bogor.