Mataram – Selasa (29/10) “Dengan seminar ini masyarakat diharapkan lebih mengenal Kementerian Keuangan.”, sambutan Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTB, Syarwan, dalam acara Seminar Keuangan yang diadakan di Hotel Aruna Senggigi. Seminar dihadiri oleh pejabat eselon Kementerian Keuangan dan pejabat di wilayah Nusa Tenggara Barat. Seminar Keuangan digelar dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-73.

Sebelum seminar dimulai, dilakukan penyerahan penghargaan kepada 11 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi NTB yang berhasil memperoleh opini WTP untuk LKPD dari BPK. Sembilan diantaranya mampu mempertahankan opini WTP. Mereka yang berhasil adalah Pemerintah Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kapubaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu.

Seminar Keuangan dengan tema “Maju bersama Menghadapi Tantangan” dimoderatori oleh Agung Sumaryawan, Kepala KPP Pratama Praya. Pemaparan pertama disampaikan oleh Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Nusa Tenggara Barat, Zainul Islam. “Gempa di tahun 2018 merupakan tantangan pemerintah NTB. Kita tidak bisa tinggal diam. Birokrasi harus bersih agar dana tepat sasaran”, ungkap Zainul. Dipaparkan Zainul bahwa pengelolaan anggaran memang ada kendala karena ada belanja yang melebihi sumber dana sehingga ter-pending di tahun 2019. Anggaran pendapatan selalu dibuat lebih sedikit daripada belanja negara, sehingga terjadi defisit. Hal ini dilakukan agar tidak ada dana yang mengendap. Pemerintah NTB selalu berupaya agar laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat kemandirian tiap daerah masih rendah sehingga masing – masing akan kita genjot pendapatannya. Terutama untuk PBB. Nilai aset tanah seharusnya meningkat setiap tahun karena tanah memiliki nilai ekonomis. Akan dilakukan penilaian kembali terhadap aset tanah di wilayah Nusa Tenggara Barat agar PAD meningkat.

Kepala Kanwil DJPb Nusa Tenggara Barat, Syarwan, memaparkan materi mengenai Kinerja Fiskal Regional tahun 2019 dan Outlook APBN 2020 di Wilayah Provinsi NTB. “Anggaran Belanja Negara tahun 2019 sebesar 2.461,1 T. Untuk wilayah NTB anggaran belanja K/L sebesar 8,96 T dan anggaran TKDD sebesar 16,46 T.” ungkap Syarwan. Hingga Oktober 2019, realisasi belanja pegawai telah terserap 76,56%, belanja barang terserap 65,10%, dan belanja modal 40,65%. Realisasi penyaluran DAK Fisik 1,48 T dari Pagu yang ditetapkan sebesar 2,57 T. APBN menyediakan dana penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintah pusat juga mempunyai program KUR (Kredit Usaha Rakyat), Umi (Pembiayaan Ultra Mikro), dan Penerusan Pinjaman. Syarwan berharap ada kolaborasi APBN dan APBD sehingga program tersebut bisa tercapai. Kantor KPPN ada di empat wilayah. KPPN Mataram, KPPN Selong, KPPN Sumbawa, dan KPPN Bima. Syarwan menyampaikan, “Strategi yang dilakukan pemerintah di tahun 2020 adalah mobilisasi pendapatan negara melalui investasi, belanja negara berkualitas, pembiayaan kreatif, serta mitigasi resiko”.

Pemaparan selanjutnya mengenai Kinerja Penerimaan 2019 di NTB oleh Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Tri Bowo. “Hingga 2019, Wajib Pajak terdaftar di NTB 538.865 dan Wajib Pajak terdaftar di NTT 473.502. Insentif fiskal difokuskan pada kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, free trade zone, dan tempat penimbunan berikat.”, terang Bowo. Realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar 3.654 T mengalami pertumbuhan 7,30%. Sektor pajak yang mendominasi wilayah Nusa Tenggara adalah sektor pemerintahan, perdagangan, konstruksi, keuangan, asuransi, dan pertambangan. Bowo mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Tanpa sinergi yang baik, target penerimaan tidak akan tercapai. “Bagi wajib pajak yang tidak patuh terpaksa kita lakukan Gijzeling (penyanderaan) dan pidana. Dari gijzeling WP bersedia membayar 13,8 M.” tegas Bowo.

Kepala KPPBC Mataram, M.Budi Iswantoro menyampaikan materi mengenai bea cukai. “Target bea masuk 5,5 M terealisasi 7,6 M atau sebesar 139%. Target cukai 10 M terealisasi 11 M atau sebesar 108%. Penerimaan cukai bisa ditingkatkan jika pemerintah NTB membangun pabrik rokok karena NTB memiliki potensi tinggi sebagai penghasil tembakau.”, ungkap Iswantoro. Di NTB, tiga perusahaan penyumbang bea masuk terbesar adalah PT PLN Persero, PT Sahabat Tunas Muda, dan Sutra Biru Lines. Sedangkan komoditas ekspor mayoritas dari hasil alam. Bea Cukai melalui KPPBC Mataram memberikan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Fasilitas tersebut berupa pembebasan bea masuk dan PPN Impor bahan baku yang hasil produksinya akan diekspor.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Nyoman Heryawan Triana Putra, Kepala KPKNL Bima. Mengambil tema “Kontribusi DJKN dalam ABPN 2020”, Nyoman memaparkan bahwa DJKN berperan dalam penerimaan negara melalui PNBP. Pengelolaan aset, investasi, dana treasury, lelang, dan pengurusan piutang negara tahun 2019 ditargetkan 7,78 T dan sampai semester I sudah tercapai 56%. “DJKN berperan dalam melakukan analisis terkait usulan investasi yang akan dilakukan pemerintah. DJKN melakukan pengkajian, evaluasi, dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan return optimum.”, terang Nyoman.

Seminar berlangsung komunikatif. Peserta aktif bertanya kepada para panelis. Diharapkan dengan seminar keuangan dapat memberikan gambaran mengenai tupoksi Kementerian Keuangan di berbagai bidang. Seminar ditutup dengan foto bersama para panelis dan para pejabat.

Foto/Teks. Deti N