Jakarta, 10 Desember 2021 – Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) agar manfaatnya kembali kepada masyarakat, termasuk BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian Keuangan, Kejaksaaan Republik Indonesia, Oditurat Militer, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).  Tugas  dan  wewenang  masing-masing  pihak  diatur  secara  jelas  dan  akuntabel  di  dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2021 (PMK 145/2021) tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Grtifikasi serta peraturan lainnya yang berlaku.

Adapun kewenangan Kementerian Keuangan adalah menindaklanjuti aset yang berasal dari barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan barang gratifikasi yang ditetapkan sebagai BMN. Tindak lanjut pengelolaan BMN yang dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan diantaranya melakukan  penetapan status  penggunaan,  lelang,  hibah,  pemanfaatan,  pemusnahan  dan penghapusan.

Pada tahun 2021, hibah BMN yang berasal dari barang rampasan negara kepada sejumlah pemerintah daerah sebesar Rp108,85 miliar. Sedangkan nilai Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas BMN dari barang rampasan kepada sejumlah Kementerian/Lembaga pada tahun 2021 sebesar Rp76,25 miliar. Adapun capaian dari pengelolaan BMN yang berasal dari barang gratifikasi pada tahun 2021 yakni menghasilkan nilai lelang sebesar Rp401,84 juta. Sedangkan total nilai PSP BMN dari barang gratifikasi sebesar Rp187,24 juta.

Kewenangan atas tindak lanjut pengelolaan BMN tersebut dilimpahkan secara berjenjang kepada unit kerja DJKN sesuai batasan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara rinci pelimpahan kewenangan pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara yakni sebagai berikut: (1) BMN dengan nilai wajar sampai dengan Rp1 miliar dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang  (KPKNL),  (2)  BMN  dengan  nilai  wajar  di  atas  Rp1  miliar  sampai  dengan  Rp5  miliar dilimpahkan  kepada  Kantor  Wilayah  DJKN,  (3) BMN  dengan  nilai wajar  di atas  Rp5 miliar  sampai dengan Rp10 miliar dilimpahkan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI)  DJKN,  dan  (4)  BMN  dengan  nilai  wajar  di atas  Rp10  miliar  dilimpahkan  kepada  Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Sedangkan pelimpahan kewenangan pengelolaan BMN yang berasal dari barang gratifikasi dengan indikasi nilai sampai dengan Rp10 miliar dilimpahkan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem  Informasi  DJKN  dan  untuk  BMN  dengan  indikasi  nilai  di atas  Rp10  miliar  dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kementerian   Keuangan   bersama   dengan   Kejaksaan,   KPK   dan   Oditurat   Militer   akan   terus meningkatkan sinergi dalam mengoptimalkan pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi.